Cirebon, EKOIN.CO- Anggaran perjalanan dinas di Kabupaten Cirebon mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa porsi dana perjalanan dinas di daerah tersebut lebih besar dibandingkan pembangunan infrastruktur, yang semestinya menjadi prioritas utama. Ikuti berita lainnya di WA Channel EKOIN.
Dalam dialog bersama mahasiswa di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (3/9/2025), Dedi menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, segera mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Ia menilai alokasi dana di Cirebon masih tidak seimbang.
Menurutnya, Kabupaten Cirebon termasuk wilayah dengan alokasi pembangunan infrastruktur yang kecil, sementara anggaran perjalanan dinas justru lebih tinggi. Kondisi ini dianggap tidak sehat bagi arah pembangunan daerah.
Anggaran Infrastruktur Jadi Sorotan
Dedi menjelaskan, Bupati Cirebon sudah pernah ia panggil untuk membahas persoalan tersebut. Dari hasil pembicaraan, terungkap bahwa besaran anggaran lebih dipengaruhi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Misalnya infrastruktur di Cirebon kan saya sudah, Bupati Cirebon sudah saya panggil waktu itu. Kenapa anggarannya rendah? ternyata kan Bupatinya lebih diatur oleh OPD-nya,” ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Jabar itu juga mengingatkan, prioritas pembangunan harus diarahkan pada infrastruktur, karena kebutuhan dasar masyarakat bergantung pada akses jalan dan fasilitas publik yang memadai.
Dedi bahkan memberikan ultimatum kepada Bupati Imron agar membatasi anggaran perjalanan dinas tidak melebihi 7,5 persen dari total APBD Pemkab Cirebon.
Ultimatum Gubernur untuk Bupati Imron
“Setelah itu saya kasih ultimatum. Kalau tidak 7,5 persen dari Rp4,2 triliun anggaran perjalanan, saya nggak akan rekomendasi itu APBD-nya,” tegas Dedi.
Ia juga menyoroti kondisi serupa di Tasikmalaya, meskipun daerah tersebut selama ini mendapat porsi bantuan anggaran besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun kenyataannya, infrastruktur jalan di Tasikmalaya dinilai masih jauh dari layak.
“Artinya selama ini tidak tepat sasaran. Untuk itu, itu yang akan kita evaluasi,” tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat agar lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur.
Jika pola belanja tidak segera diarahkan ke sektor pembangunan dasar, dikhawatirkan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah akan terhambat. Evaluasi juga dipastikan akan dilakukan lebih ketat terhadap APBD tahun-tahun mendatang.
Dengan penekanan tersebut, Dedi berharap Kabupaten Cirebon maupun daerah lain di Jawa Barat dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih tepat, sehingga manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
