Jakarta, – EKOIN – CO – 10 September 2025 – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy 2025 (KataData SAFE 2025) di Jakarta, Rabu (10/9).
Menurut Susiwijono, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketegangan geo-politik, disrupsi teknologi, dan volatilitas pasar. Pada kuartal II-2025, ekonomi nasional tumbuh 5,12% (yoy), sementara pertumbuhan semester I mencapai 4,99% (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh inflasi yang terkendali serta peningkatan indeks PMI Manufaktur.
“Kalau kita bicara penerapan ESG, kita bicara ke depan. Ini akan menjadi area yang sangat penting, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, maupun tata kelola,” ungkapnya.
Katadata ESG Index mencatat sektor perkebunan serta energi dan pertambangan meraih nilai tertinggi dalam kepatuhan terhadap standar ESG. Kedua sektor tersebut tidak hanya menopang ekspor nasional, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, dengan mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, serta memperluas lapangan kerja. Pada saat yang sama, aspek lingkungan menjadi prioritas, sejalan dengan target penurunan emisi nasional maupun komitmen internasional melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Selain itu, Indonesia tengah menempuh proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mencakup standar tata kelola dan ESG. Meski umumnya memerlukan waktu 5–8 tahun, Pemerintah bertekad mempercepat proses tersebut.
“Banyak isu sosial yang perlu kita seimbangkan agar tidak menjadi pemicu masalah baru. Karena aspek sosial sangat penting, maka sinergi Pemerintah, dunia usaha, riset, dan media menjadi kunci dalam membangun narasi publik,” pungkas Susiwijono.
