Jakarta, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto menetapkan target penurunan kemiskinan nasional pada kisaran 7 hingga 8 persen sepanjang tahun 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Ikuti WA Channel EKOIN di sini.
Dalam arah kebijakan itu, Prabowo menekankan bahwa upaya pemerintah bukan sekadar mengurangi angka statistik, melainkan juga mengatasi akar masalah kemiskinan multidimensi. Hal ini mencakup faktor keterbatasan ekonomi, kesenjangan sosial, hingga kerentanan kelompok marginal.
Menurut Prabowo, langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga agar bisa berjalan efektif.
Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan
Untuk mencapai target penurunan kemiskinan tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai program, termasuk percepatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta peningkatan akses layanan dasar.
Perpres 79 Tahun 2025 menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat jaringan pengaman sosial melalui program bantuan langsung tunai, subsidi pangan, hingga peningkatan jaminan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sektor padat karya dan investasi berkelanjutan.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, pemerintah akan memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan berkualitas, kesehatan, serta perumahan layak huni. Hal ini diyakini mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Fokus pada Kelompok Rentan
Salah satu prioritas utama pemerintah adalah melindungi kelompok rentan yang paling terdampak kemiskinan, seperti penyandang disabilitas, lansia tanpa dukungan keluarga, serta anak-anak dari keluarga miskin.
Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari peran aktif daerah. Karena itu, pemerintah pusat mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dalam merancang program sesuai kebutuhan lokal.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkecil kesenjangan antarwilayah dengan mengalokasikan dana pembangunan ke daerah tertinggal, terutama kawasan timur Indonesia. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih akan menjadi prioritas agar masyarakat miskin di daerah terpencil mendapat akses yang lebih baik.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai motor penggerak keluarga. Dengan meningkatkan akses perempuan terhadap modal usaha dan pelatihan keterampilan, diharapkan tingkat kemiskinan rumah tangga dapat ditekan secara signifikan.
Langkah lain yang disiapkan adalah mendorong transformasi ekonomi melalui digitalisasi UMKM. Program ini diharapkan dapat memperluas peluang usaha bagi masyarakat miskin di sektor informal.
Hingga kini, pemerintah menargetkan peningkatan efektivitas penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Sistem data terpadu kesejahteraan sosial akan diperbarui untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Program pengentasan kemiskinan tersebut juga akan dipantau secara ketat melalui evaluasi berkala. Pemerintah menegaskan tidak ingin target hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan daya saing bangsa melalui sumber daya manusia yang sehat, terdidik, dan produktif.
Upaya pengentasan kemiskinan yang ditempuh pemerintah sepanjang 2025 menargetkan penurunan angka pada kisaran 7-8 persen.
Kebijakan tersebut menitikberatkan pada pendekatan multidimensi, bukan sekadar angka ekonomi.
Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses layanan dasar menjadi fondasi program.
Pemerintah juga mengedepankan perhatian pada kelompok rentan dan sinergi dengan daerah.
Target tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan program tepat sasaran dan transparan.
Penguatan data penerima manfaat harus terus dilakukan agar akurat.
Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam proses pemberdayaan.
Investasi pada pendidikan dan kesehatan harus diprioritaskan untuk memutus rantai kemiskinan.
Sinergi lintas sektor dan daerah menjadi kunci keberhasilan target nasional.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
