Teheran, ekoin.co – Gelombang demonstrasi besar melanda Iran sejak akhir Desember 2025 akibat krisis ekonomi yang kian memburuk.
Aksi protes yang bermula dari tuntutan ekonomi kini berkembang menjadi kritik politik terbuka terhadap pemerintahan Republik Islam Iran, menjadikannya salah satu tantangan paling serius sejak Revolusi Islam 1979.
Aksi pertama terjadi di Teheran pada 28 Desember 2025, diawali mogok pedagang di Grand Bazaar Tehran.
Pemicu utama adalah anjloknya nilai tukar rial Iran yang sempat menembus 1,42 juta rial per dolar AS, level terendah sepanjang sejarah, di tengah inflasi tinggi dan tekanan ekonomi nasional.
Protes kemudian meluas ke berbagai kota. Pemerintah Iran pada 9 Januari 2026 memberlakukan pemadaman internet nasional yang menyebabkan gangguan komunikasi internasional, pembatasan akses media, serta pembatalan sejumlah penerbangan.
Situasi keamanan dilaporkan memburuk di beberapa wilayah, termasuk bentrokan antara demonstran dan aparat di Kota Fasa.
Di tengah eskalasi, Gubernur Bank Sentral Iran Mohammad Reza Farzin mengundurkan diri pada 29 Desember 2025. Sehari setelahnya, Presiden Masoud Pezeshkian bertemu pelaku usaha dan menyatakan pemerintah akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengatasi krisis ekonomi.
Pemerintah kemudian menunjuk Abdolnasser Hemmati sebagai gubernur bank sentral baru pada 31 Desember, namun ketegangan tetap berlanjut.
Tekanan ekonomi Iran telah berlangsung lama, terutama sejak Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi pada 2018 dan menarik diri dari kesepakatan nuklir. Kondisi memburuk setelah sanksi PBB kembali diterapkan pada September 2025, serta dampak konflik bersenjata selama 12 hari pada Juni 2025 yang melibatkan serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran.
Awalnya, demonstrasi menuntut perbaikan ekonomi. Seiring waktu, aksi berkembang menjadi kritik politik, ditandai slogan anti-pemerintah. Rekaman video 30 Desember memperlihatkan mahasiswa bergabung dengan pedagang di Teheran sambil meneriakkan slogan yang merujuk pada era monarki sebelum 1979.
Lembaga pemantau HAM Human Rights Activists News Agency (HRANA) melaporkan hingga 11 Januari 2026 sedikitnya 203 orang tewas, terdiri dari 162 demonstran dan 41 aparat keamanan.
Selain itu, lebih dari 3.280 orang dilaporkan ditangkap. HRANA menyatakan data diperoleh dari jaringan aktivis di dalam negeri dengan proses verifikasi silang.
Dampak krisis ekonomi dirasakan langsung warga. Iran menghadapi inflasi tahunan sekitar 40 persen, menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. “Kami semua terjebak dalam situasi ini,” ujar Shirin (45), warga Kermanshah, kepada Sky News.
Pemerintah Iran juga menghentikan kebijakan nilai tukar bersubsidi untuk importir dan menggantinya dengan subsidi tunai langsung per warga mulai 10 Januari, kebijakan yang diperkirakan mendorong kenaikan harga di tingkat pasar.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei pada 2 Januari membedakan demonstran dan perusuh, serta menyatakan perusuh harus “diberi pelajaran”. Dalam pidato 9 Januari, ia menuduh aksi protes ditunggangi kepentingan asing dan menegaskan negara tidak akan menoleransi “tentara bayaran asing”.
Dari luar negeri, Reza Pahlavi, putra shah terakhir Iran, menyatakan dukungan terhadap demonstrasi dan menyerukan aksi serentak warga.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran agar tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran, serta menyatakan AS “siap membantu” jika terjadi pelanggaran berat terhadap warga sipil.
Demonstrasi di Iran masih berlangsung hingga pertengahan Januari, sementara pemerintah menghadapi tekanan besar untuk menstabilkan ekonomi dan meredakan ketegangan nasional.
Ratusan pengunjuk rasa di Iran dilaporkan tewas menurut sebuah kelompok independen, di tengah ancaman rezim yang menyatakan akan membalas jika diserang oleh AS. Informasi mengenai situasi di lapangan masih sangat terbatas karena pemadaman komunikasi masih diberlakukan di seluruh 31 provinsi Iran. (*)
