Jakarta, Ekoin.co — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memantik perdebatan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan tak lazim: alih-alih disalurkan melalui katering atau pihak ketiga, dana MBG sebesar Rp300 ribu per siswa per bulan diusulkan langsung ditransfer ke rekening orang tua murid.
Menurut Purbaya, skema ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal kepercayaan negara kepada keluarga—khususnya ibu rumah tangga—sebagai pengelola gizi anak yang paling memahami kebutuhan sehari-hari.
“Daripada anggaran habis untuk biaya admin katering, pengemasan, dan distribusi, lebih baik Rp300 ribu itu utuh dipegang orang tua. Ibu-ibu adalah manajer gizi terbaik. Mereka tahu cara belanja di pasar supaya anak makan daging dan sayur segar setiap hari,” ucap Purbaya baru-baru ini.
Simulasi Anggaran: Lebih Murah, Lebih Tepat Sasaran
Dalam paparannya, Purbaya merinci alokasi dana MBG sebagai berikut:
Rp15.000 per hari untuk makan anak
Rp75.000 per minggu (5 hari sekolah)
Rp300.000 per bulan langsung ke orang tua murid
Skema ini, kata dia, dinilai mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini rawan pemborosan, keterlambatan distribusi, hingga dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan katering massal.
Efek Domino ke Ekonomi Rakyat
Tak hanya soal gizi, Purbaya menekankan efek ekonomi dari kebijakan tersebut. Dana MBG diyakini akan mengalir langsung ke pedagang sayur, tukang daging, dan pasar tradisional, bukan terkonsentrasi pada perusahaan besar penyedia katering.
“Uangnya berputar di kampung, di pasar, di warung. Ini stimulus ekonomi rakyat yang nyata,” ujarnya.
Selain itu, skema masak di rumah juga diklaim:
Lebih higienis, minim bahan pengawet
Menekan limbah plastik dan styrofoam dari jutaan kotak makan sekali pakai
Memberi fleksibilitas menu sesuai kebutuhan gizi anak
Namun, Risiko Pengawasan Mengintai
Meski terdengar progresif, usulan ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai penyaluran tunai langsung berisiko tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan gizi anak, terutama pada keluarga rentan secara ekonomi.
Isu pengawasan, literasi gizi orang tua, hingga mekanisme evaluasi pemanfaatan dana menjadi tantangan serius yang perlu dijawab pemerintah sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan.
Ujian Filosofi Negara
Usulan Purbaya sejatinya membuka perdebatan mendasar: apakah negara harus hadir sebagai penyedia langsung makanan anak, atau cukup sebagai fasilitator yang mempercayakan pengelolaan pada keluarga?
Di tengah ambisi besar program MBG sebagai tulang punggung pembangunan sumber daya manusia, gagasan ini menjadi ujian keberanian pemerintah dalam memilih antara kontrol ketat atau kepercayaan publik.
Gagasan ini visioner dan pro-rakyat, tapi hanya akan berhasil jika dibarengi:
Edukasi gizi bagi orang tua
Sistem pengawasan yang cerdas, bukan represif
Mekanisme evaluasi berbasis data, bukan asumsi
Kalau menurut kamu, negara sebaiknya percaya penuh pada orang tua atau tetap pegang kendali lewat katering terpusat?
Setuju atau justru khawatir?
