Pembiayaan KPP BSI Capai Rp819 Miliar

Mataram Ekoin.co – Pembiayaan KPP BSI terus diperkuat untuk mendukung program pemerintah di sektor perumahan nasional. Komitmen tersebut disampaikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam kegiatan “Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 19 Mei 2026.

Kegiatan itu dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, regulator, pemerintah daerah, hingga pelaku industri perumahan.

Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bob Tyasika Ananta, mengatakan Pembiayaan Kredit Program Perumahan atau KPP menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat memperoleh hunian pendukung usaha yang layak.

Selain mendukung kepemilikan rumah, program tersebut juga dinilai mampu menggerakkan sektor ekonomi produktif. Pengembang, kontraktor, hingga UMKM bahan bangunan turut mendapat dampak dari meningkatnya aktivitas pembangunan perumahan.

“BSI mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam menghadirkan pembiayaan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berbasis syariah. Program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Bob.

Pembiayaan KPP yang diberikan kepada pelaku UMKM menawarkan margin setara 6 persen efektif per tahun. Skema tersebut ditujukan untuk membantu akses modal kerja maupun investasi pembangunan dan pembelian rumah pendukung usaha dengan proses yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Penyaluran KPP BSI Terus Meningkat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mengapresiasi kinerja pembiayaan KPP yang dijalankan BSI dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

“BSI menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program 3 Juta Rumah. Penyaluran pembiayaan KPP yang terus meningkat dan bahkan mencetak rekor menjadi bukti nyata dukungan sektor perbankan syariah terhadap akses hunian yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi kebaikan rakyat,” ujar Maruarar.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2025 hingga April 2026, BSI telah menyalurkan pembiayaan KPP sebesar Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah. Sementara khusus sepanjang Januari hingga April 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah.

Nilai tersebut setara sekitar 60 persen dari kuota pemerintah sebesar Rp1,25 triliun. Penyaluran pembiayaan terdiri atas sisi demand sebesar Rp740 miliar dan sisi supply sebesar Rp7 miliar.

Khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, penyaluran pembiayaan KPP BSI mencapai Rp44 miliar kepada 110 nasabah. Jumlah tersebut setara sekitar 5,9 persen dari total penyaluran KPP BSI secara nasional.

Dukung UMKM dan Program Strategis Pemerintah

Selain program pembiayaan perumahan, BSI juga memperkuat dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah lainnya. Hingga April 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR mencapai Rp3,78 triliun kepada 25.785 nasabah.

BSI juga mendukung pembangunan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp198 miliar untuk 211 titik. Selain itu, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah dilakukan melalui penyaluran FLPP sebanyak 1.201 unit rumah sepanjang Januari hingga April 2026.

Program tersebut dinilai sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, terutama dalam pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pembangunan sektor perumahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi korporasi, BSI juga mencatat pertumbuhan bisnis yang solid hingga Kuartal I 2026. Aset perusahaan mencapai Rp460 triliun atau tumbuh 14,78 persen secara tahunan dengan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun atau naik 17,1 persen secara year on year.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan mencapai Rp329 triliun dan Dana Pihak Ketiga atau DPK sebesar Rp376,8 triliun. Capaian tersebut menempatkan BSI dalam jajaran lima besar bank nasional berdasarkan aset dan profitabilitas.

Bob mengatakan program pembiayaan perumahan diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penguatan pembiayaan berbasis syariah juga dinilai membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif. Dukungan terhadap sektor perumahan diharapkan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku industri perumahan menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan hunian masyarakat di berbagai daerah.

Program pembiayaan yang terintegrasi dengan penguatan UMKM juga memberi peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang melalui peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perumahan.

BSI menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (*)

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v