Mendagri Usulkan BNPP Miliki Wewenang Imperatif Koordinasi Perbatasan

Jakarta, Ekoin.co – Penguatan BNPP menjadi salah satu perhatian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pengelolaan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), Tito menyampaikan perlunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki kewenangan yang lebih imperatif untuk mengoordinasikan berbagai persoalan di kawasan perbatasan.

Menurut Tito, pengelolaan batas negara tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem pertahanan negara. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan yang makmur, sejahtera, serta memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi akan memperkuat ketahanan negara. Kondisi tersebut juga dinilai mampu mencegah berbagai bentuk infiltrasi dari pihak luar.

“Negara kita kan negara yang perbatasannya saya sampaikan kompleks. Kenapa? Karena negara kepulauan terbesar,” kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Tito mengungkapkan bahwa secara geografis Indonesia memiliki tantangan besar dalam pengelolaan perbatasan. Pada wilayah daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Sementara itu, untuk wilayah perairan, Indonesia berbatasan dengan sedikitnya tujuh negara lain. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap seluruh wilayah perbatasan menjadi pekerjaan yang tidak sederhana.

Menurut dia, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan pengelolaan perbatasan berbeda dengan negara-negara daratan besar seperti China, India, maupun Amerika Serikat.

“Kita kan berbasis archipelago, kepulauan. Enggak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kompleksitas kita,” kata dia.

Mendagri Dorong Kewenangan BNPP Diperkuat

Tito menilai BNPP perlu memperoleh kewenangan yang lebih kuat agar mampu mengoordinasikan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan di kawasan perbatasan.

Saat ini, menurut dia, BNPP menghadapi tantangan dalam melakukan koordinasi karena posisinya harus berhubungan dengan berbagai institusi yang memiliki kedudukan setara. Dengan kewenangan yang lebih besar, BNPP diharapkan dapat mengorkestrasi program pembangunan secara lebih efektif.

Selain itu, penguatan kelembagaan BNPP juga dinilai penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden terkait percepatan pembangunan kawasan terluar Indonesia.

“Ini salah satu apa, amanat perintah dari Bapak Presiden untuk membangun daerah perbatasan,” kata Tito.

Pembangunan kawasan perbatasan, lanjut dia, tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Tito Usulkan Pembentukan Pansus Perbatasan

Selain mendorong penguatan BNPP, Tito juga mengusulkan agar DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Daerah Perbatasan. Usulan tersebut disampaikan setelah Komisi II DPR RI lebih dahulu membentuk Panitia Kerja (Panja).

Menurut Tito, keberadaan Pansus akan melibatkan seluruh komisi di DPR RI sehingga pembahasan berbagai persoalan kawasan perbatasan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Melalui mekanisme tersebut, berbagai persoalan seperti pembangunan jalan, distribusi logistik, penyelesaian sengketa perbatasan, pembangunan pasar, sekolah, serta fasilitas pendidikan dapat ditangani secara bersama-sama oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Otomatis penyelesaian masalah-masalah yang tadi, masalah jalan, masalah logistik, masalah perbatasan, sengketa misalnya, pembangunan pasar, pembangunan macam-macamlah, sekolah, pendidikan ya. Itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian/lembaga ketika Pansus yang mengumpulkan,” katanya.

Tito berharap koordinasi lintas sektor dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Dengan demikian, pembangunan di kawasan terluar Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Penguatan BNPP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perbatasan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung tujuan tersebut.

Selain itu, percepatan pembangunan di wilayah perbatasan perlu terus menjadi perhatian agar masyarakat di kawasan terluar memperoleh akses layanan dasar yang memadai.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menyusun langkah strategis yang mampu memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan koordinasi yang kuat dan dukungan lintas sektor.

Pada akhirnya, penguatan BNPP serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung pembangunan kawasan perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan NKRI.