Mendadak Walk Out dari Sidang Suket Gibran, Denny Indrayana Diminta Ditangkap

Jakarta, Ekoi.co – Suasana persidangan gugatan uji materi surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berakhir dengan kejutan. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mendadak mencabut gugatannya dan meninggalkan ruang sidang sebelum proses persidangan tuntas, memicu kritik keras dari sejumlah politisi.

Langkah walk out Denny tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai tindakan yang tidak lazim bagi seorang ahli hukum yang semestinya menghormati proses peradilan hingga selesai. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, bahkan secara terbuka melontarkan desakan agar Denny ditindak tegas atas sikapnya tersebut.

Kritik dari Berbagai Pihak

“Sidang belum selesai tapi langsung meninggalkan sidang dengan cara yang sangat menghina lembaga pengadilan,” tulis Dedy di akun media sosialnya, dikutip Jumat (30/10/2026). Dalam unggahan lanjutan, Dedy juga menyoroti ironi latar belakang Denny sebagai pakar hukum tata negara yang menurutnya justru menunjukkan sikap tidak sejalan dengan keahliannya sendiri saat berhadapan dengan majelis hakim.

Pencabutan gugatan ini menambah panjang rangkaian dinamika politik seputar status Wapres Gibran yang sejak beberapa pekan terakhir menjadi sorotan nasional. Isu keabsahan ijazah dan suket pendidikan setara SMA milik Gibran telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk desakan dari sejumlah elemen masyarakat sipil agar Gibran mundur dari jabatannya.

Gelombang Demonstrasi Berlanjut

Dinamika ini berjalan paralel dengan rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa yang terus berlangsung di Jakarta. Setelah aksi besar bertajuk “Indonesia Sadar” di Bundaran Hotel Indonesia pada 28 Oktober, mahasiswa Universitas Trisakti kembali menggelar aksi terpisah sehari setelahnya di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Adryansyah Putra, menjelaskan alasan pihaknya memilih menggelar demonstrasi di hari berbeda. “Kami ingin aksi kemarin menjadi aksi yang panjang,” ujarnya saat ditemui di lokasi demonstrasi. Menurut Adryansyah, mahasiswa Trisakti sebenarnya turut hadir dalam aksi di Bundaran HI pada 28 Oktober, namun saat itu memilih tidak mengenakan atribut almamater kampus.

Upaya Menjaga Momentum Gerakan

Setelah aksi 28 Oktober berakhir, mahasiswa Trisakti kembali menggelar konsolidasi internal dan memutuskan turun aksi kembali sehari setelahnya guna menjaga momentum gerakan. Adryansyah menyatakan harapannya agar rangkaian aksi serupa terus berlanjut melibatkan berbagai elemen, baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat umum, maupun partisipasi dari seluruh wilayah Indonesia.

Dalam aksi 29 Oktober, mahasiswa Trisakti pada awalnya berencana menggelar unjuk rasa tepat di depan Istana Merdeka melalui Jalan Medan Merdeka Utara. Namun pihak kepolisian mengadang massa aksi tersebut di Jalan Medan Merdeka Selatan sebagai bagian dari langkah pengamanan.

Tekanan Politik ke Lingkaran Jokowi

Desakan terhadap Gibran untuk mundur bahkan telah menyasar langsung ke kediaman pribadi mantan Presiden Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sekelompok massa mendatangi kediaman tersebut dan meminta Jokowi turun tangan membujuk putranya mundur dari kursi wakil presiden sebelum proses politik pemakzulan bergulir di parlemen.

“Kami meminta kepada bapak untuk bersedia memaksa beliau turun dari kursi wakil presiden agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri,” ungkap perwakilan massa dalam pernyataannya. Situasi ini menggambarkan betapa tensi politik nasional terus meningkat menjelang dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, dengan berbagai elemen masyarakat yang semakin terbuka menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui jalur hukum maupun aksi turun ke jalan.

Pengamat politik menilai dinamika yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir — mulai dari gugatan hukum, aksi demonstrasi beruntun, hingga tekanan langsung ke keluarga presiden terdahulu — mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang kompleks terhadap pemerintahan saat ini. Bagaimana pemerintah merespons rangkaian tekanan ini dalam waktu dekat akan menjadi penentu arah stabilitas politik nasional menjelang tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dampak ke Stabilitas Politik Jelang 2027

Sejumlah analis politik memperingatkan bahwa jika tekanan publik terhadap posisi Wapres Gibran terus meningkat tanpa respons memadai dari istana, potensi eskalasi konflik sosial-politik bisa melebar ke isu-isu lain seperti kebijakan ekonomi dan kepercayaan investor terhadap stabilitas pemerintahan. Beberapa pengamat bahkan menyebut tahun 2026-2027 sebagai periode paling dinamis secara politik sejak era reformasi, mengingat kombinasi faktor hukum, aksi massa, dan tekanan sosial yang terjadi hampir bersamaan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v