Relawan Karhutla Minta Dukungan Operasional, Biaya Jadi Kendala Utama di Lapangan

Ekoin.co – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia kembali menemui kendala klasik: minimnya dukungan logistik dan biaya operasional bagi relawan yang berada di garis depan. Dalam pertemuan daring terbaru, para relawan karhutla menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan kelompok sukarelawan.

Kebutuhan Operasional Jadi Sorotan Utama

Dalam pertemuan tersebut, para relawan menekankan bahwa keterbatasan peralatan pemadaman, kendaraan operasional, serta dukungan finansial untuk konsumsi dan transportasi masih menjadi hambatan utama di lapangan. Banyak relawan yang mengandalkan swadaya masyarakat atau donasi pribadi untuk membiayai operasional penanganan karhutla, yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat luas area yang harus ditangani kerap melampaui kapasitas sumber daya yang tersedia, terutama di wilayah-wilayah rawan kebakaran seperti Sumatra dan Kalimantan yang menjadi langganan titik api setiap musim kering.

Dampak Ekonomi Karhutla yang Kerap Terlupakan

Selain dampak lingkungan dan kesehatan, karhutla juga membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan, mulai dari kerugian sektor pertanian dan perkebunan, terganggunya aktivitas transportasi akibat kabut asap, hingga potensi penurunan investasi di daerah terdampak. Biaya pemulihan pascakarhutla sering kali jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan dan penanganan dini, sehingga dukungan terhadap relawan di lapangan sejatinya merupakan investasi jangka panjang bagi perekonomian daerah.

Pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla diminta untuk mengalokasikan anggaran khusus penanganan kebakaran hutan dalam APBD, alih-alih hanya mengandalkan bantuan darurat dari pemerintah pusat saat kebakaran sudah meluas.

Respons Kementerian Kehutanan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dilaporkan menyambut baik aspirasi para relawan dan berkomitmen untuk mencari solusi terkait pendanaan operasional, termasuk kemungkinan kerja sama dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor kehutanan dan perkebunan.

Langkah konkret berupa peningkatan anggaran operasional serta penyederhanaan birokrasi pencairan dana darurat karhutla menjadi dua poin yang paling banyak disuarakan dalam pertemuan tersebut, mengingat keterlambatan pencairan dana sering menjadi penghambat respons cepat di lapangan.

Proyeksi dan Langkah ke Depan

Dengan musim kering yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, penguatan dukungan terhadap relawan karhutla menjadi krusial untuk mencegah kerugian ekonomi dan lingkungan yang lebih besar. Koordinasi lintas sektor yang lebih solid diharapkan dapat menjadi fondasi penanganan karhutla yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v