DPR Desak Pemerintah Tegas Hadapi Kritik Singapura Soal Karhutla

Ekoin.co – Komisi I DPR RI meminta pemerintah untuk tidak tinggal diam menyikapi sejumlah pernyataan pejabat dan media Singapura terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sebagian wilayah Sumatra dalam beberapa pekan terakhir. Desakan ini disampaikan menyusul munculnya kritik yang menyebut polusi lintas batas tersebut berdampak pada kualitas udara dan aktivitas warga di negara tetangga, sementara di Indonesia sendiri ribuan mahasiswa di berbagai kota turut melakukan aksi demonstrasi menuntut penanganan karhutla yang lebih serius.

Dorongan Diplomasi yang Setara

Anggota Komisi I DPR menegaskan bahwa Indonesia sudah sepatutnya merespons kritik tersebut secara proporsional, bukan hanya meminta maaf atau bersikap defensif. Menurut mereka, pemerintah perlu menyampaikan data dan fakta lapangan secara transparan, termasuk upaya pemadaman dan pencegahan yang telah dilakukan, agar narasi yang berkembang di Singapura tidak sepihak. DPR juga mengingatkan bahwa Singapura dan Malaysia turut memiliki keterkaitan ekonomi dengan sejumlah korporasi perkebunan yang beroperasi di Indonesia, sehingga tanggung jawab lingkungan semestinya dilihat secara dua arah, tidak hanya membebankan Indonesia sebagai pihak yang bersalah.

Dampak Karhutla terhadap Ekonomi dan Perdagangan

Kabut asap karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi domestik. Penerbangan di sejumlah daerah terdampak kerap mengalami penundaan atau pembatalan akibat jarak pandang terbatas, sementara sektor pariwisata dan perkebunan turut merugi akibat gangguan operasional. Aktivitas belajar-mengajar di sekolah pun kerap dihentikan sementara demi menjaga kesehatan anak-anak dari paparan asap. Di sisi lain, isu kabut asap lintas batas juga berpotensi memengaruhi hubungan dagang dan investasi dengan negara tetangga, mengingat Singapura merupakan salah satu mitra investasi terbesar bagi Indonesia, khususnya di sektor keuangan dan properti.

Upaya Pemerintah di Lapangan

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerjunkan tim pemadaman udara dan darat ke titik-titik api di beberapa provinsi, termasuk dengan menggunakan teknik modifikasi cuaca dan penyemaian dry ice untuk mempercepat turunnya hujan buatan di wilayah terdampak asap. Relawan karhutla di sejumlah daerah juga meminta dukungan operasional dan logistik yang lebih memadai kepada Menteri Kehutanan, mengingat keterbatasan anggaran dan peralatan di lapangan masih menjadi kendala utama dalam pemadaman jangka panjang.

Proyeksi dan Langkah ke Depan

Ke depan, DPR mendorong pemerintah untuk membangun mekanisme pelaporan kualitas udara regional yang lebih transparan, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja demi efisiensi biaya pembukaan lahan. Jika isu ini tidak ditangani dengan strategi komunikasi dan penegakan hukum yang tepat, dikhawatirkan akan kembali menjadi beban diplomatik tahunan yang berulang, sekaligus menghambat upaya Indonesia memperkuat citra sebagai mitra ekonomi dan lingkungan yang bertanggung jawab di kawasan Asia Tenggara. Pengamat kebijakan luar negeri menilai, penyelesaian karhutla secara struktural — bukan sekadar responsif saat musim kering — akan menjadi penentu apakah isu ini terus berulang setiap tahun atau benar-benar dapat diredam dalam jangka panjang.

Sejumlah ekonom juga menyoroti bahwa biaya kerugian akibat karhutla sering kali tidak sepenuhnya tercatat dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB) daerah terdampak, padahal dampaknya meluas mulai dari turunnya produktivitas pekerja, naiknya biaya kesehatan masyarakat akibat penyakit pernapasan, hingga anjloknya kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi di Sumatra dan Kalimantan. Dalam jangka menengah, pemulihan citra investasi di wilayah rawan karhutla membutuhkan komitmen anggaran pencegahan yang konsisten, bukan hanya alokasi darurat yang baru cair setelah bencana terjadi.

Di tingkat internasional, Indonesia juga didesak untuk aktif memperbarui kerja sama ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution agar mekanisme peringatan dini dan bantuan pemadaman lintas negara dapat berjalan lebih cepat. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis data, diharapkan tekanan diplomatik dari negara tetangga dapat diubah menjadi momentum perbaikan tata kelola lahan gambut dan perkebunan secara berkelanjutan.

Pengamat hubungan internasional menambahkan, pendekatan “soft diplomacy” melalui forum-forum regional seperti ASEAN Ministerial Meeting on Environment perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia untuk menjelaskan konteks kompleks penyebab karhutla, termasuk faktor perubahan iklim global dan praktik pembukaan lahan oleh korporasi multinasional yang sebagian sahamnya justru dimiliki oleh investor dari negara-negara yang kini vokal mengkritik Indonesia.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v