11.377 Wajib Pajak Ikut Program Penghapusan Sanksi, DJP Kantongi Setoran Rp595,1 Miliar

BOGOR, Ekoin.co — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan sebesar Rp595,1 miliar dari program penghapusan sanksi administrasi perpajakan hingga 12 November 2026. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari pembayaran pokok utang pajak dan sanksi administrasi yang disetor wajib pajak yang mengikuti program ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan program penghapusan sanksi administrasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.

Rincian Jumlah Peserta dan Setoran

“Jumlah setoran Rp595,1 miliar adalah pokok pajak plus sanksi. Dalam hal dia adalah ketetapan pajak yang ada pokoknya, maka pokoknya sudah dibayar semuanya,” ujar Inge dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan, tidak semua ketetapan pajak memiliki komponen pokok. Pada Surat Tagihan Pajak, misalnya, kewajiban yang harus dibayar bisa jadi hanya berupa sanksi tanpa pokok pajak. Hingga 12 November 2026, tercatat 11.377 wajib pajak mengajukan penghapusan sanksi administrasi, sementara jumlah total ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang terdaftar mencapai 40.644.

Syarat dan Besaran Pengurangan Sanksi

Kasubdit Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Penagihan Pajak DJP, Meidijati, menjelaskan terdapat perbedaan periode dan persyaratan untuk memperoleh pengurangan sanksi secara penuh maupun sebagian.

Untuk sanksi keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa, wajib pajak bisa memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen apabila melaporkan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa September 2026 dengan status kurang bayar, serta melunasi atau melaporkannya dalam periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Jika pelunasan dilakukan pada periode berikutnya, besaran pengurangan sanksi menjadi lebih kecil. Pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi hanya diberikan sebesar 50 persen, dan pada periode 1 April hingga 30 Juni 2027 turun menjadi 25 persen.

Program Pengungkapan Sukarela

Untuk kategori sanksi administrasi terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), wajib pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen apabila melunasi pokok pajak terutang dan memenuhi ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam periode 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027.

Dorong Kepatuhan Pajak Nasional

Program penghapusan sanksi ini merupakan bagian dari strategi DJP untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus memperbaiki basis data perpajakan nasional. Dengan insentif berupa pengurangan sanksi hingga penuh, pemerintah berharap lebih banyak wajib pajak yang menunggak segera melunasi kewajibannya sebelum masa insentif berakhir di akhir 2026.

DJP memperkirakan jumlah peserta program ini akan terus bertambah menjelang akhir tahun, mengingat besaran pengurangan sanksi yang ditawarkan akan terus menyusut pada periode-periode berikutnya di 2027.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v