Legislator Dorong RUU Penyadapan, Atur Kewenangan hingga Sanksi bagi Pelanggar

JAKARTA, Ekoin.co — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) khusus tentang penyadapan. Usulan ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Perlu Kejelasan Kewenangan Antar-Lembaga

TB Hasanuddin menilai mekanisme kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung harus diatur melalui undang-undang khusus, lengkap dengan pembatasan dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa setiap operasi penyadapan wajib memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Momentum Pascakasus Penyadapan Prabowo

Usulan RUU Penyadapan ini muncul di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata TB Hasanuddin.

Materi yang Diusulkan dalam RUU

Menurut TB Hasanuddin, RUU Penyadapan nantinya perlu mengatur sejumlah aspek krusial, di antaranya kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan penyadapan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan tersebut.

“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” imbuhnya.

Proyeksi Pembahasan di DPR

Usulan ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda prioritas Komisi I DPR dalam masa sidang mendatang, mengingat urgensi politik yang ditimbulkan oleh skandal penyadapan yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian. Jika disetujui masuk daftar Rancangan Undang-Undang prioritas, pembahasan RUU Penyadapan berpotensi melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait keamanan nasional, termasuk Kementerian Hukum, Polri, TNI, dan BIN.

Pengamat kebijakan hukum menilai kehadiran UU khusus penyadapan akan memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan alat sadap untuk kepentingan politik di masa depan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v