Partai Ummat Minta Prabowo Pilih Wapres Pengganti Gibran yang Berintegritas

Partai Ummat berharap Presiden Prabowo memilih Wapres pengganti Gibran yang berintegritas, sementara Demokrat tegaskan tak ajukan nama dan serahkan keputusan ke Presiden.
Wapres Pengganti Gibran diharapkan Partai Ummat memiliki integritas dan soliditas. Prabowo Subianto memiliki kewenangan menentukan dua calon untuk diajukan kepada MPR.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Partai Ummat menyampaikan harapannya terkait sosok yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, menegaskan bahwa partainya meyakini Presiden Prabowo akan memilih figur yang memiliki integritas, soliditas, dan sinergitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Heikal menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden yang telah resmi diterima oleh Presiden Prabowo pada Kamis, 12 November 2026. Sosok wapres yang terpilih harus mampu memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia, ujar Heikal, Jumat (13/11/2026).

Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres

Heikal menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terlebih dahulu akan menggelar rapat untuk menyatakan secara resmi terjadinya kekosongan jabatan, sebelum mengirimkan surat permintaan nama kandidat kepada Presiden.

Sesuai kewenangan konstitusional, Presiden Prabowo memiliki hak penuh untuk menentukan dua calon Wakil Presiden yang nantinya akan diajukan kepada MPR untuk dipilih dan disahkan. Sebelum mengambil keputusan final, Prabowo dikabarkan berpeluang melakukan konsultasi dengan sekitar sepuluh partai politik koalisi pendukung pemerintahannya.

Demokrat Tegaskan Tidak Ajukan Nama

Sikap serupa juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon kepada Presiden. Kami menyerahkan proses ini kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta.

AHY turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa di tengah dinamika politik yang terjadi, agenda pembangunan pemerintah harus tetap berlanjut tanpa terganggu oleh spekulasi di luar jalur konstitusi.

MPR Gelar Rapat Gabungan

Sebagai langkah awal proses konstitusional, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan dengan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat siang. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa rapat tersebut akan membahas agenda penyampaian surat permintaan dua nama calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo.

Dinamika Antar Partai Koalisi

Di tengah proses ini, sejumlah partai koalisi mulai menyampaikan aspirasi masing-masing, meski sebagian besar menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden. Dinamika ini mencerminkan upaya menjaga soliditas koalisi pemerintahan di tengah proses transisi kepemimpinan di kursi Wakil Presiden yang relatif singkat dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Pengamat politik menilai proses pengisian jabatan Wapres ini menjadi ujian penting bagi stabilitas politik nasional menjelang tahun 2027. Kecepatan dan ketepatan proses konstitusional yang ditempuh diyakini akan berdampak langsung terhadap kepercayaan publik maupun pasar terhadap kepemimpinan pemerintahan Prabowo ke depan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights