RI Bayar Bunga Utang Rp494 Triliun hingga Oktober 2026, Mayoritas Dinikmati Investor Dalam Negeri

Ekoin.co – Pemerintah Indonesia telah membayar bunga utang senilai Rp494 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengungkapkan mayoritas pembayaran bunga utang tersebut dinikmati oleh pemegang obligasi (bond holder) dalam negeri, bukan investor asing.

Rincian Pembayaran Bunga Utang

“Realisasi belanja bunga 31 Oktober sebesar Rp494 triliun,” kata Suminto dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Dari total tersebut, sebesar Rp458,4 triliun atau lebih dari 92 persen ditujukan untuk bond holder di dalam negeri, sementara sisanya mengalir kepada investor asing dan kreditur luar negeri.

Suminto menegaskan dominasi pembayaran bunga kepada investor domestik justru memberikan manfaat ganda bagi perekonomian nasional. “Artinya bahwa belanja bunga di dalam negeri akan menambah likuiditas dalam sektor keuangan dan menjadi sumber daya aktivitas ekonomi,” ujarnya. Ia menambahkan, dana bunga yang diterima investor individu maupun institusi domestik berpotensi kembali berputar dalam perekonomian melalui konsumsi maupun investasi lanjutan.

Total Utang Pemerintah Tembus Rp10.326 Triliun

Hingga akhir kuartal III-2026, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.326,93 triliun, atau setara 40,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio tersebut masih berada dalam batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara yang mematok batas maksimal rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen.

Dari total utang tersebut, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi dengan nilai Rp8.962,4 triliun, sementara sisanya sebesar Rp1.364,53 triliun berasal dari pinjaman, baik dari lembaga multilateral, bilateral, maupun komersial.

Konteks Penerbitan SBN di Tengah Tekanan MSCI

Pembayaran bunga utang yang besar ini terjadi di tengah dinamika pasar surat utang domestik yang sempat tertekan akibat keputusan MSCI terhadap klasifikasi pasar saham Indonesia pada akhir Oktober 2026. Suahasil Nazara dalam kesempatan terpisah menjelaskan, permintaan terhadap SBN anjlok dari Rp64,8 triliun pada 16 Oktober menjadi hanya Rp31,09 triliun begitu MSCI mengumumkan keputusannya pada 27 Oktober 2026.

Namun, tren tersebut berangsur membaik. Pada 10 November 2026, permintaan terhadap Surat Utang Negara (SUN) kembali ke level Rp79,71 triliun, menandakan pulihnya kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal pemerintah. Pembiayaan utang neto hingga Oktober 2026 tercatat Rp629,3 triliun, terdiri dari penerbitan SBN Rp586,1 triliun dan pinjaman Rp43,2 triliun.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Para pengamat fiskal menilai beban bunga utang yang terus meningkat perlu diwaspadai, mengingat porsi belanja bunga dalam APBN kian membesar seiring bertambahnya stok utang dari tahun ke tahun. Meski demikian, dominasi kreditur domestik dinilai mengurangi risiko gejolak nilai tukar akibat pembayaran bunga ke luar negeri.

Ke depan, pemerintah diperkirakan akan terus mengandalkan pasar SBN domestik sebagai sumber pembiayaan utama, sembari menjaga kredibilitas fiskal agar minat investor — baik domestik maupun asing — tetap terjaga hingga penutupan tahun anggaran 2026.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v