Kapolri Beber Kronologi Penyadapan Prabowo, Terbongkar dari Perintah Bubarkan Grup WhatsApp

Ekoin.co – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi lengkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Kasus ini menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi polisi lainnya sebagai terlapor.

Penjelasan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pekan lalu. Selain Listyo Sigit, kasus ini turut menyeret eks Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Bermula dari Perintah Bubarkan Grup WhatsApp

Menurut Suyudi, praktik penyadapan ilegal ini diduga berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Saat menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum yang sah.

Titik balik terbongkarnya kasus ini terjadi pada Oktober 2026, ketika Ahrie Sonta Nasution diduga menginstruksikan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini dijadikan sarana komunikasi untuk menyampaikan perintah penyadapan. Tidak berhenti di situ, dia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink PLX yang digunakan aparat untuk memantau komunikasi target.

Berawal dari Kecurigaan Internal

Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut justru menimbulkan kecurigaan di kalangan internal pelapor. Pada 30 Oktober 2026, kejanggalan itu dilaporkan secara resmi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri, yang kemudian membuka penyelidikan lebih lanjut dan mengungkap dugaan praktik penyadapan yang lebih luas.

Kapolri menegaskan penyelidikan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa pandang bulu terhadap status maupun pangkat para terlapor yang notabene merupakan mantan perwira tinggi di institusinya sendiri.

Sorotan Publik dan DPR

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Polri mengusut tuntas kasus ini mengingat implikasinya terhadap keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sejumlah anggota dewan menilai praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi, terutama karena menyasar kepala negara.

Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap institusi kepolisian dalam beberapa bulan terakhir, di tengah berbagai dugaan pelanggaran etik dan hukum yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Polri menyatakan proses hukum terhadap para terlapor akan terus berjalan sesuai prosedur, termasuk kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Listyo Sigit Prabowo. Pengamat kepolisian menilai kasus ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas Polri dalam menegakkan hukum secara internal, sekaligus momentum untuk memperbaiki tata kelola penggunaan alat sadap resmi agar tidak disalahgunakan di masa mendatang.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v