Muzani Tegaskan Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi Prabowo

JAKARTA, Ekoin.co — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik koalisi pengusung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hanya mengatur kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR, tanpa membatasi asal partai maupun kalangan tertentu.

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani seusai memimpin rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Polemik Tafsir UUD 1945 dan UU MD3

Pernyataan Muzani ini senada dengan pendapat pakar hukum tata negara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie. Jimly menjelaskan bahwa polemik mengenai asal partai cawapres berakar pada perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Penjelasan UU MD3 menyebutkan calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai politik pengusung, namun ketentuan serupa tidak ditemukan dalam UUD 1945.

Jimly menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 tersebut keliru karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Menurutnya, syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Sementara dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan hanya posisi wakil presiden yang kosong, sehingga rujukan yang tepat adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang tidak mensyaratkan asal partai politik tertentu.

MPR Bentuk Dua Tim Khusus

Sebagai langkah lanjutan, MPR telah membentuk dua tim khusus untuk mempersiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran resmi mengajukan pengunduran diri. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026), menyusul polemik pembatalan dan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri setingkat SMA milik Gibran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Perebutan Pengaruh di Internal Parlemen

Sejumlah pengamat politik menilai pernyataan Muzani membuka ruang lebih luas bagi munculnya figur-figur profesional atau tokoh di luar struktur partai koalisi untuk diusulkan Prabowo. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menyebut saat ini partai koalisi maupun non-koalisi tengah berebut pengaruh dalam proses pengusulan cawapres pengganti Gibran.

Meski penjelasan undang-undang secara teknis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setingkat norma pasal, Gugun mengingatkan bahwa mayoritas anggota DPR dan MPR tetap bisa menjadikannya sebagai dasar kesepakatan politik dalam menentukan langkah selanjutnya. Proses pengusulan dua nama calon wakil presiden oleh Prabowo kepada MPR kini menjadi sorotan utama, dengan tenggat konstitusional 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Reaksi Partai Politik Lain

Sejumlah partai politik turut menyampaikan sikap resmi terkait polemik ini. PKS dan PAN misalnya telah sepakat menyerahkan sepenuhnya penentuan nama cawapres pengganti Gibran kepada kebijakan Presiden Prabowo, tanpa mengajukan kandidat dari internal partai mereka. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Partai Demokrat melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama cawapres dan akan mendukung keputusan apa pun yang diambil Prabowo. Sementara itu, Golkar disebut belum menyodorkan kandidat resmi, meski sejumlah kalangan internal partai mendorong nama tertentu untuk diusulkan.

Proses pengisian jabatan wakil presiden ini menjadi perhatian publik luas karena menyangkut stabilitas pemerintahan serta representasi politik dalam dua tahun sisa periode kepemimpinan Prabowo-Gibran yang kini berubah menjadi Prabowo tanpa wakil presiden tetap. MPR dijadwalkan segera menggelar sidang paripurna begitu dua nama resmi diterima dari presiden, dengan proses pemilihan ditargetkan selesai sebelum tenggat konstitusional 60 hari berakhir.

Terlepas dari perdebatan hukum mengenai asal partai, yang menjadi fokus utama publik saat ini adalah memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai jadwal konstitusional tanpa menimbulkan kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan. Sejumlah kalangan menilai momentum ini juga menjadi ujian bagi soliditas koalisi pemerintahan Prabowo dalam menghadapi dinamika politik menjelang pertengahan periode kepemimpinannya.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v