Korsel Desak Reformasi Total Sistem Ujian Negara Usai Skandal Kecurangan Berbasis AI
Seoul, ekoin.co — Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyerukan perombakan total terhadap sistem ujian negara di negaranya, menyusul rangkaian skandal kecurangan yang melibatkan kecerdasan buatan (AI) dan perangkat elektronik terlarang. Seruan ini disampaikan Presiden Lee pada Jumat (20/11/2026).
Lee menegaskan bahwa penggunaan teknologi AI oleh peserta ujian untuk melakukan kecurangan telah mencoreng kredibilitas sistem seleksi nasional yang selama ini menjadi acuan utama penerimaan pegawai negeri maupun jenjang pendidikan tinggi di Korea Selatan.
Teknologi AI Jadi Alat Kecurangan Baru
Menurut laporan yang beredar, sejumlah peserta ujian diketahui menggunakan perangkat tersembunyi yang terhubung dengan model AI generatif untuk mendapatkan jawaban secara real-time selama ujian berlangsung. Modus ini jauh lebih sulit dideteksi dibandingkan metode kecurangan konvensional, karena perangkat yang digunakan semakin kecil dan tersembunyi.
Presiden Lee menyerukan penerapan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku kecurangan, sekaligus mendesak lembaga penyelenggara ujian negara untuk mengadopsi teknologi deteksi berbasis sinyal elektronik dan pengawasan berbasis AI guna mengimbangi metode kecurangan yang semakin canggih.
Relevansi bagi Indonesia
Kasus ini menjadi perhatian global di tengah maraknya adopsi AI generatif di berbagai sektor pendidikan, termasuk Indonesia. Sejumlah pemerhati pendidikan nasional menilai insiden di Korea Selatan dapat menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara ujian nasional maupun seleksi aparatur sipil negara (ASN) di Tanah Air, yang juga mulai menghadapi risiko serupa akibat penyebaran perangkat AI portabel yang semakin terjangkau.
Sebagai perbandingan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia belakangan juga mendorong penguatan kedaulatan digital nasional, termasuk dalam pengawasan pemanfaatan AI di berbagai sektor publik, agar teknologi tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar integritas sistem.
Dampak dan Proyeksi Kebijakan
Pengamat kebijakan pendidikan memperkirakan skandal ini akan mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mempercepat regulasi terkait penggunaan AI dalam konteks ujian dan sertifikasi resmi. Ke depan, diprediksi akan muncul standar baru pengawasan ujian berbasis teknologi anti-kecurangan AI yang lebih ketat, sekaligus mendorong diskusi etika penggunaan teknologi kecerdasan buatan di ruang pendidikan formal secara global.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan