Realisasi Pajak Baru 76,2 Persen dari Target APBN, Suahasil: Jadi Tantangan di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Realisasi pajak 2026 baru mencapai 76,2 persen dari target APBN, memicu wacana politik soal rekonsiliasi Prabowo-Jokowi di tengah tekanan fiskal dan geopolitik global.
Realisasi pajak 2026 baru mencapai 76,2 persen dari target APBN, memicu wacana politik soal rekonsiliasi Prabowo-Jokowi di tengah tekanan fiskal dan geopolitik global.(foto:istimewa)

Jakarta, ekoin.co — Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau setara 76,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka ini menjadi sorotan di tengah evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang genap berjalan sejak Oktober 2024.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa capaian tersebut menunjukkan tekanan signifikan terhadap postur anggaran negara, meski pemerintah tetap menjaga APBN sebagai instrumen bantalan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Defisit dan Tekanan Geopolitik

Sejumlah ekonom menilai kesenjangan antara realisasi dan target pajak turut dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi domestik serta gejolak geopolitik dunia, termasuk konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi global. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam forum keuangan di Jakarta, Kamis (19/11/2026), menyebut tekanan tersebut memaksa pemerintah mengalokasikan subsidi energi dalam jumlah besar untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Karena kita salah satu negara yang memberikan subsidi kepada kebutuhan energi masyarakat, seperti BBM dan LPG. Itu memberikan dampak kuat dan tekanan kepada APBN kita,” ujar Misbakhun.

Wacana Dialog Prabowo-Jokowi

Di tengah kondisi fiskal yang ketat, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo saat ini sudah merenggang. Namun menurutnya, ada satu syarat yang berpotensi membuka kembali dialog antara keduanya, yaitu jika Jokowi bersedia membantu menambal kekurangan penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp550 triliun dari target.

“Satu-satunya keajaiban yang bisa kembali mendialogkan antara dua mantan mitra ini, kalau Jokowi menawarkan logistiknya untuk menambal APBN yang terbakar itu,” ujar Lukas, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (21/11).

Langkah Pemerintah Menjaga Daya Beli

Di sisi lain, pemerintah mengklaim tetap berhasil menjaga inflasi dalam rentang target meski tekanan fiskal meningkat. Pemerintah juga menyebut keberhasilan swasembada pangan sebagai capaian penting, dengan menaikkan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram sehingga pendapatan petani meningkat tanpa perlu impor beras.

Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, namun realisasi pajak yang masih tertinggal dari target dinilai menjadi pekerjaan rumah utama Kementerian Keuangan dalam dua bulan sisa tahun anggaran 2026. Pengamat fiskal memperingatkan bahwa jika shortfall pajak tidak tertutup, pemerintah berisiko menambah pembiayaan utang untuk menjaga belanja prioritas tetap berjalan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights