28 Maret 2026

Polkum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas perkara dugaan korupsi izin pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Kinerja KPK Sepanjang 2025 Dinilai Menurun, Kalah Jauh dari Kejagung Jika Dibandingkan

Hukum

Ini Alasan Kejagung Serahkan Jaksa Kasi Datun Kejari HSU ke KPK, Upaya Bersih-bersih Internal

Hukum
Kejaksaan Agung RI

Kejagung Pastikan Integritasnya dalam Penegakan Hukum

Hukum
Gedung Kejaksaan Agung RI. Kejagung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara beserta dua pejabat lainnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK. (Foto: Dok. Kejaksaan Agung)

Terseret Kasus Pemerasan, Kajari HSU Dicopot dari Jabatan

Hukum
KPK menetapkan Kajari Hulu Sungai Utara sebagai tersangka pemerasan.Foto: Ist)

Modus ‘Petieskan’ Laporan LSM, Kajari Hulu Sungai Utara Peras Kepala Dinas dan Direktur RSUD

Hukum
Pencopotan Musa Rajekshah atau Ijeck dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara menuai kekecewaan dari sejumlah kader di daerah.

Dicopot di Tengah Bencana, Kader Golkar Nilai Ijeck Dikorbankan

Politik

Pengamat Sebut Pemilu Langsung Biayanya Tinggi, Perlu Dievaluasi

Politik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyegel rumah yang diduga milik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

KPK Segel Rumah Diduga Milik Kajari Bekasi di Pondok Indah, Terseret OTT Bupati Ade Kuswara

Hukum
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang, Banten.

KPK Belum Amankan Jaksa Kajari dalam OTT Bupati Bekasi, Apakah Diperiksa di Kejagung? 

Hukum
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie,

Jimly Pasang Badan: Perpol 10/2025 Tak Bisa Dibatalkan oleh Tekanan Publik

Politik
Lima penyidik KPK dari unsur Polri resmi dipromosikan menjabat sebagai Kapolres di lima wilayah berbeda.

KPK OTT 10 Orang di Bekasi, Oknum Jaksa dan Bupati Ade Kuswara Ditangkap 

Hukum
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang, Banten.

KPK OTT Oknum Jaksa Kejati Banten dan Pengacara, Uang Rp 900 Juta Diamankan

Hukum
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Nadiem Anwar Makarim menerima uang Rp 809,59 miliar dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada 2019-2022.

Eks Anggota Fraksi PDIP yang Kini Walkot Semarang Disebut Dalam Perkara Chromebook

Hukum
Ketiga terdakwa menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara korupsi program digitalisasi pendidikan

Ini Daftar Perorangan dan Korporasi Penerima Keuntungan dari Korupsi Laptop Chromebook

Hukum

Satgas PKH Tindak Secara Pidana Sejumlah Perusahaan Penyebab Bencana di Sumatera

Hukum
Sudah ditampilkan semua