Dirjen Pajak Buka Suara soal Wacana Kenaikan Batas PTKP pada 2027

JAKARTA, Ekoin.co — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons wacana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digadang-gadang berlaku pada 2027. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Indonesia saat ini sudah menerapkan PTKP yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) maupun Group of 20 (G20).

Dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jumat (13/11/2026), Bimo menjelaskan PTKP Indonesia yang mencapai Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan untuk wajib pajak orang pribadi, setara dengan 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) per kapita nasional. Angka tersebut bahkan tujuh kali lipat di atas garis kemiskinan yang berlaku saat ini.

Perbandingan dengan Negara G20 dan OECD

“Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang relatif menerapkan implementasi PTKP yang relatif tinggi. Sekitar 67 persen dari PDB per kapita. Kemudian tujuh kali dari garis kemiskinan. Jadi silakan ini diinterpretasikan masing-masing secara akademis,” ujar Bimo.

Meski demikian, Bimo menegaskan Kementerian Keuangan tetap terbuka untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut apabila ada arahan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menjelaskan otoritas yang berwenang membahas wacana kenaikan PTKP di internal Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), sementara DJP sendiri hanya berperan sebagai pelaksana administrasi dan pemungutan pajak.

Airlangga: Pembaruan PTKP Berlaku 2027, Bukan Januari

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembaruan batas PTKP direncanakan berlaku pada 2027. Namun ia menegaskan kebijakan ini tidak akan langsung diterapkan pada Januari 2027, karena pembahasan nilai baru batas penghasilan bebas pajak masih berlangsung lintas kementerian.

“Pembahasannya belum selesai, tidak akan diberlakukan Januari, mungkin setelah Januari baru kita lakukan,” kata Airlangga dalam kesempatan terpisah.

Dampak bagi Masyarakat dan Dunia Usaha

Wacana kenaikan PTKP ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah dan pekerja berpendapatan rendah. Jika batas PTKP dinaikkan, maka ambang penghasilan yang bebas dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi akan lebih tinggi, sehingga masyarakat berpendapatan menengah ke bawah mendapat insentif tambahan berupa penghasilan bersih yang lebih besar.

Namun kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak orang pribadi, yang selama ini menjadi salah satu kontributor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah perlu menghitung secara matang dampak fiskal dari setiap opsi kenaikan PTKP yang diajukan.

Proyeksi ke Depan

Pengamat kebijakan fiskal menilai keputusan akhir soal PTKP akan sangat bergantung pada kondisi penerimaan pajak sepanjang 2026 serta proyeksi pertumbuhan ekonomi 2027. Jika realisasi penerimaan pajak tahun ini sesuai target, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memberikan insentif PTKP kepada wajib pajak orang pribadi tanpa mengorbankan target penerimaan negara.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijadwalkan melanjutkan pembahasan teknis pada kuartal pertama 2027 sebelum mengumumkan angka final batas PTKP yang baru.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v