Pajak Digital Resmi Berlaku 9 November, GoTo dan Lazada Jadi Pemungut

Pajak digital resmi menjadi sorotan dalam pemberitaan berikut ini.

JAKARTA — Pemerintah memastikan skema pajak digital baru resmi berlaku mulai 9 November 2026, dengan sejumlah platform besar seperti perbankan, perusahaan fintech, GoTo, dan Lazada ditetapkan sebagai pihak pemungut pajak atas transaksi yang terjadi di ekosistem mereka. Ketua Kadin Hashim Djojohadikusumo menegaskan kebijakan ini bertujuan memperluas basis penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus bertumbuh pesat.

Mekanisme Pemungutan Pajak Digital

Dalam skema baru ini, platform digital yang telah ditunjuk wajib memotong dan menyetorkan pajak secara otomatis dari setiap transaksi yang memenuhi kriteria kena pajak. Mekanisme ini mengadopsi pola withholding tax yang sudah lazim diterapkan di berbagai negara untuk menjaring potensi pajak dari transaksi daring yang selama ini sulit terdeteksi otoritas pajak konvensional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa hingga akhir September 2026, total penerimaan dari sektor ekonomi digital telah mencapai Rp58,75 triliun. Dengan penambahan tiga perusahaan baru sebagai pemungut pajak digital, pemerintah optimistis penerimaan ini dapat tumbuh signifikan pada kuartal terakhir 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Respons Pelaku Usaha dan Konsumen

Sejumlah pelaku usaha digital menyambut kebijakan ini dengan catatan agar implementasinya tidak membebani konsumen akhir melalui kenaikan harga barang dan jasa di platform. Asosiasi e-commerce menilai penting adanya masa transisi dan sosialisasi yang memadai agar merchant kecil dan UMKM yang berjualan di platform digital tidak kebingungan dengan mekanisme pemotongan pajak baru ini.

Dampak bagi Penerimaan Negara

Para ekonom memperkirakan kebijakan pajak digital ini akan memberi kontribusi tambahan yang berarti bagi APBN, terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah akibat berbagai program subsidi dan belanja sosial. Perluasan basis pajak dari ekonomi digital juga dipandang sebagai langkah adaptif terhadap pergeseran pola konsumsi masyarakat yang kini semakin dominan dilakukan secara daring.

Secara keseluruhan, pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026 menjadi tonggak penting reformasi perpajakan Indonesia, sekaligus menjadi ujian bagi kesiapan infrastruktur platform digital dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak secara akurat dan transparan.

Sumber resmi terkait: https://www.pajak.go.id