Ribuan Mahasiswa Demo Serentak, Desak Pemerintah Tuntas Tangani Karhutla

JAKARTA — Ribuan mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi menuntut penanganan serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah menjelang akhir 2026. Aksi yang digelar serentak di beberapa titik ini menyuarakan kekecewaan atas lambannya respons pemerintah daerah maupun pusat dalam mengatasi dampak kabut asap yang telah mengganggu aktivitas masyarakat selama beberapa pekan terakhir.

“Kami bicara atas nama masyarakat,” demikian salah satu orasi yang disampaikan koordinator aksi di tengah kerumunan massa. Para mahasiswa menilai penanganan karhutla yang berulang setiap tahun menunjukkan lemahnya langkah pencegahan struktural dari pemerintah, baik dalam hal pengawasan izin konsesi lahan maupun kesiapan sarana pemadaman di titik-titik rawan kebakaran.

Tuntutan Utama Aksi Mahasiswa

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah, di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang izin konsesi lahan yang diduga terlibat pembakaran, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran lahan baik perorangan maupun korporasi, serta percepatan distribusi bantuan kesehatan bagi warga terdampak kabut asap di wilayah yang paling parah terpapar.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem deteksi dini titik api berbasis satelit serta meningkatkan anggaran operasional pemadaman kebakaran di tingkat provinsi dan kabupaten, khususnya di wilayah rawan seperti Sumatra dan Kalimantan yang kerap menjadi episentrum karhutla setiap musim kemarau panjang.

Dampak Karhutla terhadap Kesehatan dan Ekonomi

Kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Sejumlah daerah dilaporkan mengalami penurunan aktivitas penerbangan akibat jarak pandang terbatas, sementara sektor pertanian dan perkebunan turut terdampak akibat kualitas udara yang memburuk dan potensi kerusakan lahan produktif di sekitar titik kebakaran.

Dinas kesehatan di beberapa wilayah terdampak melaporkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Kondisi ini mendorong sejumlah sekolah di wilayah terdampak untuk sementara menerapkan pembelajaran jarak jauh guna mengurangi risiko paparan asap bagi siswa.

Respons Pemerintah dan Langkah ke Depan

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait menyatakan telah mengerahkan sejumlah sumber daya tambahan untuk mempercepat penanganan titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca di wilayah yang memungkinkan serta pengerahan tim pemadam kebakaran gabungan dari TNI, Polri, dan Manggala Agni ke lokasi-lokasi terdampak.

Namun, para pengamat lingkungan menilai penanganan karhutla membutuhkan pendekatan jangka panjang yang lebih komprehensif, tidak sekadar respons reaktif saat kebakaran sudah meluas. Penguatan regulasi tata kelola lahan gambut, insentif bagi praktik pembukaan lahan tanpa bakar, serta pengawasan ketat terhadap korporasi pemegang izin konsesi dinilai menjadi kunci mencegah bencana serupa terulang pada musim-musim berikutnya.

Aksi demonstrasi mahasiswa ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat evaluasi kebijakan pengelolaan lahan dan hutan secara menyeluruh, sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah demi mencegah dampak karhutla yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional ke depan.

Solidaritas Lintas Kota

Aksi serupa juga digelar di sejumlah kota besar lain secara bersamaan, menunjukkan solidaritas lintas daerah terhadap isu karhutla yang dianggap sebagai bencana ekologis tahunan yang terus berulang. Para mahasiswa menilai keterlibatan publik dalam mengawal isu lingkungan menjadi penting mengingat dampak jangka panjang karhutla terhadap perubahan iklim global dan keberlanjutan ekosistem hutan tropis Indonesia yang menjadi salah satu paru-paru dunia.

Organisasi mahasiswa penggerak aksi menyatakan akan terus memantau tindak lanjut pemerintah atas tuntutan yang disampaikan, serta berencana menggelar forum diskusi terbuka bersama akademisi dan pegiat lingkungan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan penanganan karhutla yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Pemerintah pusat dijadwalkan menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan kepala daerah di wilayah rawan karhutla dalam waktu dekat untuk menyusun peta jalan penanganan jangka menengah, termasuk kemungkinan revisi regulasi perizinan lahan gambut yang selama ini dinilai masih longgar dalam pengawasan di lapangan.