Pemerintah Siapkan Reformasi Pasar Modal Ala Jepang dan Korea Usai MSCI Depak 8 Saham RI

Ekoin.co – Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah reformasi pasar modal dengan mengadopsi sejumlah praktik yang telah diterapkan di Jepang dan Korea Selatan. Langkah ini diambil tak lama setelah lembaga pengindeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan delapan saham Indonesia dari indeks global mereka dalam tinjauan berkala yang dirilis pekan ini.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad H. Wibowo, mengatakan fokus utama reformasi adalah meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan konsultatif antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaku pasar modal, termasuk BEI, KPEI, KSEI, asosiasi, perwakilan emiten, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meniru Model Jepang dan Korea Selatan

“Pertama, itu meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, itu kita ingin supaya terjadi valuing up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita,” ujar Dradjad dalam pertemuan tersebut, Jumat (13/11/2026).

Dradjad menjelaskan bahwa Jepang melakukan reformasi melalui perbaikan tata kelola perusahaan, terutama pada tingkat direksi, dengan mendorong efisiensi penggunaan modal atau capital efficiency. Dengan efisiensi modal yang lebih baik, kinerja perusahaan diharapkan meningkat sehingga nilai perusahaan ikut terkerek dan lebih menarik bagi investor global.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu mengambil peran melalui koordinasi kebijakan ekonomi yang mendukung peningkatan nilai emiten. Sejumlah usulan kebijakan yang muncul dalam pertemuan tersebut mencakup aspek perpajakan, bea masuk, energi hijau, hingga berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil lainnya.

Respons atas Keputusan MSCI

Keputusan reformasi ini turut dipicu oleh keputusan MSCI yang mengeluarkan delapan saham Indonesia dari indeks global mereka dalam tinjauan berkala yang diumumkan Rabu malam waktu Eropa Tengah. Beberapa saham yang terdampak terafiliasi dengan sejumlah konglomerat ternama di Tanah Air.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan pihaknya menghormati kewenangan dan independensi penyedia indeks global seperti MSCI. “Terkait dengan pengumuman rebalancing yang disampaikan oleh MSCI, kami kira itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Global Index Provider,” kata Jeffrey.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK, Edi Broto, menjelaskan pihaknya terus menindaklanjuti hasil evaluasi lewat agenda reformasi pasar bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan investor global.

Percepatan Penegakan Aturan Pasar Modal

Selain soal peningkatan valuasi emiten, pemerintah juga mendorong percepatan penegakan aturan di pasar modal. Dradjad mengungkapkan bahwa penanganan pelanggaran dan pengambilan keputusan di pasar modal perlu dilakukan lebih cepat, dengan mengacu pada praktik negara lain di mana proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dalam waktu satu hingga tiga minggu.

Ia juga menyoroti adanya kesalahpahaman publik mengenai pengawasan pasar modal Indonesia. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan BEI sebenarnya sudah berjalan, namun komunikasi mengenai keputusan dan tindak lanjut pengawasan masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor.

Dampak bagi Investor dan Pasar

Langkah reformasi ini diperkirakan membawa dampak jangka menengah hingga panjang bagi iklim investasi di pasar modal Indonesia. Dengan tata kelola emiten yang lebih baik dan proses penegakan aturan yang lebih cepat, kepercayaan investor asing terhadap BEI berpotensi pulih secara bertahap, terutama setelah sentimen negatif akibat keputusan MSCI.

Bagi investor domestik, reformasi ini juga membuka peluang perbaikan kualitas emiten di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat mendorong valuasi saham-saham unggulan menjadi lebih kompetitif di tingkat regional maupun global.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v