AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Serahkan ke Prabowo

Ekoin.co – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. AHY menyatakan Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai kewenangan konstitusional yang dimiliki.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama, kami menyerahkan proses ini kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ajak Masyarakat Tetap Tenang

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan bahwa pemerintah harus tetap bekerja dan agenda pembangunan nasional harus terus berlanjut di tengah dinamika pergantian jabatan wakil presiden.

“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegas AHY.

Kewenangan Penuh di Tangan Presiden

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua calon wakil presiden pengganti Gibran yang nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum mengambil keputusan final, Prabowo berpeluang melakukan konsultasi dengan sekitar sepuluh partai politik koalisi pendukungnya.

Proses pengisian jabatan wakil presiden ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Sikap Partai Koalisi Lain

Sikap Demokrat yang menyerahkan sepenuhnya proses pencalonan kepada Presiden ini turut diikuti sejumlah dinamika dari partai koalisi lain. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melalui Ketua DPP PDIP Said Abdullah, menyampaikan pandangan mengenai sosok ideal yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan wakil presiden, yakni figur yang dapat memahami karakter presiden sekaligus memiliki rekam jejak kuat di pemerintahan.

Said menambahkan, sosok tersebut idealnya berasal dari kelompok politik besar di parlemen namun tidak menjadi pesaing atau “matahari kembar” bagi kepemimpinan nasional. Ia juga berharap duet kepemimpinan yang terbentuk dapat kembali berpasangan pada Pemilihan Umum 2029 mendatang.

Agenda MPR Berikutnya

Proses politik ini berlangsung setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tersebut.

Dengan sikap tegas dari berbagai partai koalisi yang menyerahkan kewenangan penuh kepada Presiden, proses pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran diperkirakan dapat berjalan relatif lancar dalam beberapa pekan mendatang, sesuai batas waktu konstitusional 60 hari yang telah ditetapkan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v