Golkar Tak Sodorkan Kandidat Pengganti Gibran, Prabowo Dipastikan Bebas Pilih dari Luar Koalisi

Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti Gibran kepada Prabowo tanpa mengajukan kandidat, sementara MPR mempersiapkan mekanisme sidang penetapan wapres baru.
Pengganti Gibran 2026 menjadi kewenangan Prabowo Subianto. Golkar dan Demokrat menegaskan tidak akan mengajukan kandidat wakil presiden pengganti.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Partai Golkar menegaskan tidak akan mengajukan kandidat untuk mengisi kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini membuka ruang lebih luas bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memilih figur pengganti, termasuk dari luar koalisi partai pendukung pemerintah.

Keputusan Golkar tersebut disampaikan menyusul rangkaian pertemuan internal partai yang membahas dinamika pengisian jabatan wapres setelah surat pengunduran diri Gibran resmi diterima Ketua MPR pada pekan lalu. Sejumlah elite partai menilai keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan presiden, sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.

MPR Gelar Rapat Gabungan Bahas Tahapan Pengisian Jabatan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan konstitusional pengisian jabatan wakil presiden. Sesuai UUD 1945, presiden wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme sidang, dalam jangka waktu tertentu setelah jabatan tersebut lowong.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo harus menyetor dua nama calon wakil presiden ke MPR begitu proses pengunduran diri Gibran dinyatakan resmi dan sah secara administratif. Proses ini menjadi perhatian publik mengingat implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan dalam sisa periode kepemimpinan saat ini.

Partai Koalisi Serahkan Keputusan ke Presiden

Partai Demokrat, melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menegaskan tidak akan mengajukan nama calon pengganti dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo. Sikap serupa ditunjukkan oleh Partai Ummat yang meminta presiden memilih sosok dengan integritas tinggi tanpa embel-embel kepentingan politik jangka pendek.

Beberapa nama internal maupun eksternal koalisi mulai beredar di kalangan elite politik, namun belum ada konfirmasi resmi dari Istana mengenai arah pilihan presiden. Pengamat politik menilai keterbukaan sikap partai-partai koalisi ini justru memperkuat posisi Prabowo dalam menentukan figur yang dianggap paling mampu menjaga soliditas pemerintahan.

Dampak terhadap Stabilitas Politik dan Ekonomi

Dinamika pengisian jabatan wapres turut berdampak pada sentimen pasar keuangan domestik. Pelaku pasar mencermati proses ini sebagai salah satu faktor risiko jangka pendek, meski Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah dinamika politik yang berlangsung.

Proses pengisian jabatan wapres ini diperkirakan akan menjadi fokus utama agenda politik nasional dalam beberapa pekan mendatang, seiring MPR mempersiapkan mekanisme sidang untuk menetapkan wakil presiden definitif sesuai rekomendasi presiden.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights