Golkar Tepis Isu Munaslub 29 November, Tegaskan Posisi Bahlil Lahadalia Tak Tergoyahkan

Ekoin.co – Partai Golkar kembali menegaskan bantahan atas isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disebut-sebut akan digelar pada 29 November 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Isu tersebut mencuat melalui selebaran digital yang beredar di media sosial dan mencatut nama sejumlah elite partai.

Juru Bicara Tim Hukum Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar, Derek Loupatty, menegaskan posisi Ketua Umum Bahlil Lahadalia sangat kokoh secara konstitusi partai sebagai mandataris Munas yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan organisasi.

Golkar Somasi Pihak Penyebar Isu

“Karena Golkar hari ini berbeda, di mana pasal 27 dalam anggaran dasar itu Ketua Umum Partai Golkar adalah mandataris munas. Mandataris munas dapat memberikan keputusan apapun tanpa harus meminta persetujuan dari pembantu-pembantu ketua umum di kepengurusan DPP,” tegas Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Isu Munaslub sempat bergulir liar di media sosial seiring tudingan adanya upaya kriminalisasi dalam proses peralihan kepemimpinan. Narasi tersebut disiarkan melalui sebuah kanal YouTube yang kini telah resmi disomasi terbuka oleh DPP Partai Golkar. Tim hukum partai memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak terlapor untuk mencabut pernyataan serta meminta maaf secara terbuka kepada Bahlil dan keluarga besar Partai Golkar sebelum perkara dilanjutkan ke ranah hukum pidana.

Dukungan dari Daerah Terus Mengalir

Sejumlah pengurus daerah turut menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Bahlil. Partai Golkar Aceh, misalnya, menegaskan seluruh jajaran pengurus dan kader di 23 kabupaten/kota tetap solid mendukung Ketua Umum DPP dan memprioritaskan konsolidasi organisasi ketimbang terlibat dalam polemik kepemimpinan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang namanya turut dicatut dalam selebaran sebagai calon pengganti Bahlil, juga membantah keterlibatannya. Ia menegaskan relasinya dengan Bahlil tidak sedang retak dan menyebut ada pihak yang berusaha memanfaatkan situasi politik nasional untuk memperkeruh kondisi internal Golkar.

Syarat Ketat Penyelenggaraan Munaslub

Berdasarkan AD/ART hasil Munas XI Golkar 2024, penyelenggaraan Munaslub diatur dalam Pasal 37 ayat 3 dan memerlukan dukungan dari sekurang-kurangnya dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi, atau setidaknya 26 dari 38 provinsi. Hingga saat ini, belum ada bukti terbuka mengenai pemenuhan syarat dukungan tersebut maupun keputusan resmi DPP untuk menyelenggarakan forum tersebut.

Dampak dan Proyeksi Politik

Isu Munaslub ini muncul bersamaan dengan dinamika politik nasional yang memanas, termasuk pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dugaan kasus penyadapan yang menyeret sejumlah nama. Pengamat politik menilai posisi Bahlil masih relatif aman selama ia mampu menjalankan fungsinya sebagai Ketua Umum, meski dinamika internal partai tetap berpotensi bergerak seiring perkembangan situasi politik ke depan.

Ke depan, publik akan memantau apakah tekanan politik yang lebih luas turut memengaruhi soliditas internal Golkar, mengingat partai ini merupakan salah satu pilar koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v