Menko Yusril: Tak Ada Larangan Cawapres Pengganti Gibran Diambil dari Luar Koalisi Prabowo

Ekoin.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada aturan yang melarang Presiden Prabowo Subianto memilih calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari luar koalisi partai pendukung pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Yusril di Jakarta, Jumat (13/11/2026), merespons berbagai spekulasi politik terkait figur yang akan mengisi kursi wapres yang kosong.

Yusril menjelaskan bahwa secara konstitusional, kewenangan mengajukan calon pengganti wakil presiden berada di tangan Presiden, yang kemudian akan diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diproses sesuai mekanisme yang diatur Undang-Undang Dasar.

Proses Konstitusional di Tangan MPR

Menurut Yusril, Presiden Prabowo memiliki keleluasaan penuh untuk mempertimbangkan figur-figur potensial, baik dari partai koalisi maupun tokoh nonpartai yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas memadai. “Tidak ada larangan konstitusional yang membatasi pilihan Presiden hanya pada tokoh partai koalisi,” ujar Yusril.

Ia menambahkan bahwa MPR telah menyiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden dalam kurun waktu 60 hari sejak surat pengunduran diri Gibran diterima. Proses ini mencakup pengajuan nama calon oleh Presiden, verifikasi persyaratan oleh pihak terkait, hingga persetujuan dalam sidang MPR.

Sejumlah Nama Mulai Bermunculan

Pascapengunduran diri Gibran yang resmi diserahkan ke Ketua MPR pekan ini, sejumlah partai politik mulai menyuarakan sikap masing-masing. Partai Golkar menegaskan tidak akan mengajukan kandidat tertentu dan menyerahkan keputusan penuh kepada Prabowo. Sementara itu, Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya menyatakan sikap serupa, tidak mengusulkan nama khusus dan menghormati kewenangan presiden.

Di sisi lain, sejumlah kalangan di luar partai koalisi juga mendorong agar Presiden mempertimbangkan tokoh dengan rekam jejak integritas yang kuat, mengingat situasi politik yang masih dalam sorotan publik pascakontroversi terkait keabsahan ijazah Gibran yang berujung pada pengunduran dirinya.

Yusril: Tak Ada Lagi Upaya Hukum Terkait Ijazah Gibran

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung terkait keabsahan ijazah Gibran telah bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh pihak mana pun. Pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah yang sempat menjadi polemik dinilai sebagai tindak lanjut administratif dari putusan tersebut.

Dampak terhadap Stabilitas Politik

Pengamat politik menilai pernyataan Yusril penting untuk meredakan spekulasi liar di tengah masyarakat terkait proses pengisian jabatan wapres. Kejelasan mekanisme konstitusional diharapkan dapat menjaga stabilitas politik nasional, mengingat posisi wapres yang kosong berpotensi menimbulkan ketidakpastian jika proses pengisiannya berlarut-larut.

Presiden Prabowo dikabarkan akan menggelar rapat bersama partai-partai koalisi dalam waktu dekat sebelum mengumumkan nama calon pengganti Gibran secara resmi kepada MPR, sesuai tenggat waktu 60 hari yang telah ditetapkan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v