Jakarta, EKOIN.CO – 9 Februari 202, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei yang dilakukan pada 20–28 Januari 2025 ini mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kedua sektor tersebut dalam kondisi baik.
Penilaian Masyarakat terhadap Penegakan Hukum
Berdasarkan hasil survei, sebanyak 41,6% responden menilai bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini baik atau sangat baik. Sementara itu, 30,9% responden menilai kondisi hukum dalam kategori sedang, dan 25,1% lainnya menilai buruk atau sangat buruk.
Penilaian ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan dalam sistem hukum, langkah-langkah yang diambil pemerintah mendapat apresiasi dari sebagian besar masyarakat. “Penegakan hukum masih memiliki banyak pekerjaan rumah, tetapi ada peningkatan yang dirasakan oleh publik,” ujar Direktur Eksekutif LSI dalam konferensi pers di Jakarta.
Evaluasi Pemberantasan Korupsi
Dalam aspek pemberantasan korupsi, hasil survei menunjukkan bahwa 44,9% masyarakat menilai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi berjalan baik atau sangat baik. Di sisi lain, 24,4% menilai dalam kondisi sedang, sedangkan 26,2% menganggap pemberantasan korupsi masih belum memuaskan.
Mayoritas masyarakat juga mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai hukuman berat bagi koruptor. Sebanyak 47,8% responden mengaku mengetahui pernyataan presiden tentang hukuman 50 tahun penjara bagi pelaku korupsi, dan dari jumlah tersebut, mayoritas menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut.
Kasus Korupsi dan Tanggapan Publik
Survei LSI juga menyoroti beberapa kasus korupsi yang tengah menjadi perhatian masyarakat, salah satunya adalah kasus tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis. Sebanyak 74,6% responden mengaku mengetahui kasus ini, dengan mayoritas mendukung tuntutan jaksa yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, vonis hakim yang hanya menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis dianggap tidak setimpal oleh mayoritas masyarakat. Sebanyak 64,4% responden menyatakan bahwa hukuman tersebut kurang setimpal atau tidak setimpal sama sekali dibandingkan dengan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun.
Dukungan terhadap Kejaksaan Agung
Dalam survei yang sama, LSI juga mengukur respons masyarakat terhadap langkah Kejaksaan Agung yang mengajukan banding atas vonis yang lebih ringan dibanding tuntutan jaksa dalam beberapa kasus korupsi besar. Sebanyak 43,1% responden menyatakan mengetahui langkah ini, dan mayoritas di antaranya mendukung langkah hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung.
Selain itu, publik juga menyoroti kasus vonis bebas terhadap warga negara China dalam perkara penambangan emas ilegal di Pontianak. Kejaksaan Agung yang mengajukan banding atas keputusan tersebut mendapat dukungan dari 45,4% responden yang mengetahui kasus ini.
DOWNLOAD HASIL SUVEY NASIONAL KINERJA PENEGAK HUKUM
Kesimpulan dan Implikasi
Hasil survei ini memberikan gambaran bahwa masyarakat memberikan penilaian cukup positif terhadap upaya pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Meski demikian, masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, terutama dalam memastikan hukuman yang lebih berat dan adil bagi pelaku korupsi.
Dengan temuan ini, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. “Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada citra, tetapi juga terus memperbaiki sistem hukum yang lebih transparan dan adil,” tutup Direktur Eksekutif LSI dalam rilis survei nasional ini. (*)
