Jakarta, EKOIN.CO- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan kekhawatiran serius terhadap dampak keputusan tersebut pada organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Menurutnya, kedua organisasi tersebut memiliki ribuan lembaga pendidikan SD dan SMP yang tersebar di seluruh penjuru negeri.
“Muhammadiyah-NU punya lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu kalau keputusan MK itu imperatif, dan negara mesti menyediakan uang yang sebegitu besar,” ujar Sarmuji di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Ia menggarisbawahi bahwa implementasi keputusan tersebut akan berdampak langsung pada keberlangsungan kontribusi masyarakat dalam bidang pendidikan.
Kekhawatiran Golkar Terhadap Imbas Sosial
Sarmuji juga menilai keputusan ini dapat mematikan partisipasi masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung banyak lembaga pendidikan swasta.
“Yang paling berbahaya menurut saya, kita khawatirkan justru itu mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta, terutama yang dikelola NU dan Muhammadiyah, adalah bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional.
Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan selama ini telah membantu negara dalam memenuhi hak pendidikan dasar.
Sarmuji mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam memenuhi pembiayaan besar jika putusan MK harus dijalankan secara menyeluruh.
Beban Negara Jadi Perhatian
Kekhawatiran itu juga mencakup persoalan teknis, seperti mekanisme pendanaan dan distribusi anggaran secara adil bagi sekolah swasta.
“Saya khawatir, kita khawatir saja, keputusan MK itu sulit untuk dihasilkan oleh pemerintah,” ujar politisi Golkar tersebut.
Menurutnya, negara perlu menyiapkan skema anggaran yang realistis dan akuntabel sebelum menjalankan keputusan MK.
Ia juga menyarankan agar pemerintah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menyusun strategi implementasi kebijakan tersebut.
Jika tidak, kebijakan ini justru dapat menciptakan ketimpangan baru di sektor pendidikan nasional.
JPPI Desak Pemerintah Bertindak Cepat
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong pemerintah agar segera menindaklanjuti putusan MK secara konkret.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan perlunya integrasi sekolah swasta ke dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online.
“Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi nyata dari putusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (27/5/2025).
Menurut JPPI, langkah ini penting agar pelaksanaan putusan MK tidak hanya menjadi wacana, tetapi berdampak langsung pada akses pendidikan masyarakat.
Ubaid menyatakan bahwa transparansi dalam proses penerimaan siswa dapat menjadi awal dari transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional.
Perlu Audit dan Realokasi Anggaran Pendidikan
Langkah kedua yang disarankan JPPI adalah audit menyeluruh dan realokasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.
Anggaran tersebut, menurut Ubaid, harus digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
“Prioritas utama harus diarahkan pada pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan penyediaan fasilitas yang menunjang pendidikan dasar bebas biaya,” jelas Ubaid.
Ia menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran agar kebijakan pembebasan biaya tidak hanya berlaku di atas kertas.
Tanpa pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah akan kesulitan memenuhi amanat konstitusi untuk menjamin pendidikan yang merata dan bermutu.
Pengawasan dan Sosialisasi Jadi Kunci
JPPI juga mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap segala bentuk pungutan liar di sekolah dasar negeri maupun swasta.
Hal ini penting agar tidak ada lagi praktik yang membebani siswa dan orang tua di luar kewajaran.
Ubaid juga menekankan pentingnya sosialisasi masif kepada masyarakat terkait implikasi putusan MK tersebut.
“Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya,” tegas Ubaid.
Ia berharap pemerintah tidak menunda-nunda lagi karena setiap hari tanpa perubahan berpotensi merugikan generasi muda.
Dalam menyikapi polemik ini, pemerintah sebaiknya membentuk tim khusus lintas sektor yang bertugas merancang peta jalan pelaksanaan keputusan MK secara komprehensif.
Tim tersebut dapat melibatkan unsur kementerian, organisasi pendidikan, pakar hukum, serta ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan.
Keterlibatan NU dan Muhammadiyah secara langsung akan memperkaya perspektif pelaksanaan kebijakan dan mencegah kesalahpahaman.
Di saat yang sama, audit anggaran pendidikan harus dijadikan prioritas agar setiap rupiah dari APBN dan APBD benar-benar digunakan secara efektif.
Selain itu, pemerintah juga bisa menggandeng sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial untuk turut mendukung pendidikan dasar.
Putusan MK membuka jalan baru bagi perluasan akses pendidikan dasar secara menyeluruh, termasuk di sekolah swasta.
Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kesiapan negara dalam aspek anggaran dan kebijakan teknis.
Kekhawatiran pihak-pihak seperti Partai Golkar harus dipandang sebagai masukan kritis demi keberlanjutan sistem pendidikan nasional.
Usulan JPPI menunjukkan bahwa ada cara-cara terukur yang bisa ditempuh agar keputusan MK tidak menjadi beban, tetapi peluang.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua anak Indonesia mendapatkan hak pendidikannya tanpa terhalang biaya. (*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
