Raja Ampat,, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia dan pegiat lingkungan tengah disibukkan oleh lonjakan kontroversi penambangan nikel di ekosistem Raja Ampat pada awal Juni 2025. Isu ini kini mendapat sorotan nasional dan internasional, seiring viralnya tagar #SaveRajaAmpat setelah terungkap aktivitas tambang di pulau-pulau kecil yang dilindungi.
Laporan Greenpeace Indonesia menyebutkan aktivitas penambangan nikel telah merambah Pulau Gag, Kawe, dan Manuran—semuanya tergolong pulau kecil dengan status kawasan konservasi petromindo.com+5greenpeace.org+5asianews.it+5.
Analisis Auriga Nusantara menyebut lahan tambang di wilayah ini tumbuh hingga 494 hektar antara 2020–2024, melonjak tiga kali lipat dibanding periode sebelumnya, mencakup total lebih dari 22.420 hektar IUP nikel di Raja Ampat apnews.com+1taipeitimes.com+1.
Dampak Alam yang Semakin Terancam
Foto udara menunjukkan area hutan tropis yang hilang dan tubuh lahan tambang—yang kemudian menyebabkan sedimentasi ke laut sekitar. Sedimen ini membahayakan terumbu karang, habitat utama ribuan spesies ikan dan penyu, termasuk kura-kura hawksbill dan ikan pari manta taipeitimes.com.
Timer Manurung dari Auriga Nusantara mengingatkan bahwa sedimentasi berbahaya bagi ekosistem laut dan mendorong spesies laut pindah atau mati taipeitimes.com+1apnews.com+1.
Protes & Sorak-sorai di Jakarta
Pada 3 Juni, demonstrasi damai diselenggarakan oleh Greenpeace Indonesia dan pemuda Papua dalam konferensi Mineral Kritis, menuntut transparansi industri nikel dan menghentikan perusakan Raja Ampat greenpeace.org+1petromindo.com+1.
Menurut Iqbal Damanik dari Greenpeace, “industri nikel … kini mengancam Raja Ampat yang disebut surga terakhir di Bumi” greenpeace.org.
Respons dan Langkah Pemerintah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penghentian sementara operasional PT Gag Nikel per 5 Juni menunggu verifikasi lapangan—menyatakan lokasi tambang sedang diverifikasi apakah dekat zona konservasi atau tidak .
Kementerian LHK menyegel titik tambang di Manuran oleh PT ASP dan menyiapkan evaluasi izin lingkungan atas empat perusahaan: PT Gag Nikel, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP .
Bupati Raja Ampat Orideko Burdam menyatakan pemerintah daerah terbatas kewenangannya atas izin tambang yang diterbitkan pusat, meski 97% wilayahnya berstatus konservasi .
Ancaman Sanksi Tata dan Pidana
Beberapa perusahaan nikel terancam sanksi administratif dan pidana karena pelanggaran izin dan pencemaran laut. MenLHK Hanif Faisol Nurofiq akan mengevaluasi izin dan menindak secara tegas jika ditemukan pelanggaran, termasuk potensi tindakan hukum en.antaranews.com+1petromindo.com+1.
Lingkup hukum meluas ke aspek hukum agraria dan peraturan pulau kecil seperti UU No. 1/2014 dan Putusan MK 35/PUU–XXI/2023 yang melarang tambang di pulau kecil petromindo.com.
Respons Legislatif
Komisi DPR XII dan Komisi IV mendesak pengawasan ketat, meminta proses objektif dan pencabutan izin jika terbukti merusak. Bambang Patijaya mengingatkan untuk tidak emosional, sementara Daniel Johan menuntut penghentian permanen semua izin tambang di Raja Ampat petromindo.com+1en.antaranews.com+1.
Chusnunia Chalim, Wakil Ketua Komisi DPR, menegaskan bahwa tambang di kawasan prioritas pariwisata tidak boleh dilanjutkan tanpa evaluasi matang .
Kepentingan Ekonomi vs Keberlanjutan
Pemerintah menyebut dukungan terhadap kendaraan listrik mendorong hilirisasi nikel namun menghadapi kritik karena biaya lingkungan yang tinggi, terutama di habitat laut sensitif apnews.com.
Adanya tambang di pulau kecil seperti Gag—meski bukan termasuk geosite—masih menimbulkan kekhawatiran karena potensi sedimentasi dan kerusakan ekosistem laut sekitar .
Situasi Masyarakat Lokal
Beberapa warga Gag menyatakan tambang memberi manfaat ekonomi: sekitar 200 dari 700–900 warga bekerja di tambang PT Gag Nikel, dan ada dukungan terhadap program bantuan pupuk atau penjualan hasil pertanian ke perusahaan .
Namun, kelompok pemuda adat menyuarakan keresahan atas ketidakpastian lingkungan dan tekanan masyarakat akibat perpecahan .
Implikasi Ekowisata
Sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark dan kawasan dengan 75% spesies karang dunia, Raja Ampat menyumbang puluhan juta rupiah dari sektor pariwisata. Filipnya bisa anjlok akibat kerusakan ekosistem laut dan penurunan kualitas air.
Penurunan kualitas air laut telah dilaporkan oleh masyarakat nelayan dan pengamat lokal greenpeace.org+4apnews.com+4taipeitimes.com+4.
Studi Hutan dan Karang
Investigasi awal oleh Auriga Nusantara dan Greenpeace menunjukkan lebih dari 500 hektar hutan tropis telah tebang, dan sedimentasi menutupi tumbuhan karang rentan yang menjadi habitat berbagai spesies laut taipeitimes.com+1apnews.com+1.
Kerjasama Antarlembaga
Pemerintah menyatakan akan mengoordinasikan tindakan melalui verifikasi lapangan gabungan ESDM, LHK, KLHS, dan KemenKP untuk peninjauan izin dan potensi sanksi terhadap pelanggaran izin dan lingkungan .
Sorotan Global
Organisasi internasional seperti Aurora Nusantara dan platform media asing (AP, AsiaNews) menyoroti ekspansi nikel yang merusak ekosistem symbiosis laut dan hutan di Raja Ampat apnews.com+1en.antaranews.com+1.
