JAKARTA, EKOIN.CO- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan komitmen pemerintah untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Hal itu diungkapkan dalam Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 12 Juni 2025.
Dalam pidato kuncinya, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. “Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini menjadi penanda keterbukaan pemerintah terhadap kemitraan yang lebih progresif dan inklusif di bidang pembangunan. Presiden menekankan bahwa kebijakan tersebut bagian dari strategi percepatan pertumbuhan nasional.
Selain mengundang partisipasi, pemerintah juga berkomitmen untuk menyederhanakan proses perizinan dan memfasilitasi proyek-proyek pembangunan. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat realisasi investasi dan menjaga keberlangsungan proyek.
Presiden menyampaikan bahwa keberadaan pusat layanan perizinan yang efisien akan menjadi katalisator utama dalam proses pembangunan infrastruktur nasional.
Perizinan Disederhanakan Demi Kepastian Proyek
“Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ucap Presiden Prabowo dalam kesempatan yang sama.
Ia juga menyebutkan bahwa stabilitas nasional harus terus dijaga agar para investor merasa aman dan nyaman berinvestasi. Stabilitas ini penting sebagai dasar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran. Presiden menyatakan bahwa efisiensi yang dilakukan telah menambah cadangan anggaran negara untuk dikelola sebagai modal investasi.
Cadangan tersebut nantinya akan digunakan pemerintah untuk ikut serta dalam investasi infrastruktur bersama sektor swasta. Kolaborasi ini disebut akan memperkuat posisi Indonesia di mata investor.
“Kita sekarang berani kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen,” ungkap Prabowo.
Pemerintah Siap Turut Investasi Secara Langsung
Presiden menegaskan bahwa partisipasi pemerintah dalam kerja sama investasi tidak hanya bersifat simbolik. Pemerintah akan mengalokasikan dana nyata dalam setiap kolaborasi yang dijalin.
“Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil,” ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas.
Langkah ini diharapkan menjadi jaminan bagi pihak swasta bahwa pemerintah serius mendukung investasi yang masuk ke Indonesia. Pemerintah juga menjanjikan pengawalan terhadap setiap tahapan proyek.
Dengan pengawalan tersebut, pembangunan tidak akan terganggu oleh hambatan birokrasi maupun hambatan teknis di lapangan. Stabilitas dan efisiensi menjadi dua pilar utama yang dijaga oleh pemerintah.
Keterlibatan aktif pemerintah juga akan mendorong kepercayaan investor terhadap keberlanjutan proyek yang mereka danai.
Dorongan untuk Investor Asing dan Domestik
Presiden menyatakan bahwa kerja sama yang diinginkan tidak terbatas pada investor asing, tetapi juga mengajak para pelaku usaha domestik. Peluang terbuka lebar bagi siapa pun yang ingin terlibat.
Pemerintah berusaha menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Dengan keterlibatan swasta, diharapkan pembangunan berjalan lebih cepat dan efisien.
“Dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, kita membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” terang Presiden.
Menurutnya, akses yang merata terhadap infrastruktur akan menciptakan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Komitmen untuk efisiensi dan kecepatan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan.
Langkah Menuju Transformasi Infrastruktur Nasional
Konferensi yang digelar di JCC ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat tinggi negara, pelaku usaha, hingga perwakilan asing. Diskusi berlangsung konstruktif.
Pemerintah memanfaatkan forum ini sebagai sarana diplomasi ekonomi, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi jangka panjang.
Prabowo menyampaikan bahwa perbaikan regulasi akan terus dilakukan agar Indonesia menjadi tujuan investasi yang menarik dan aman.
Langkah-langkah konkret dalam penyederhanaan perizinan dan perlindungan proyek telah dimulai di berbagai kementerian dan lembaga.
Diharapkan, investor semakin percaya diri untuk menanamkan modalnya dalam proyek strategis nasional.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
