Jakarta,EKOIN.CO – Wakil Kepala kepolisian RI, Komjen Ahmad Dofiri, menegaskan bahwa institusi Polri harus menjaga netralitas dalam setiap dinamika politik. Pernyataan itu disampaikan pada acara wisuda 351 perwira STIK‑PTIK di Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).
Pada momentum wisuda di Auditorium Mutiara STIK‑PTIK, Ahmad Dofiri menekankan bahwa Polri tidak boleh memihak partai atau kelompok politik manapun. Ia meminta kepada setiap perwira baru untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjaga stabilitas demokrasi.
Sebanyak 351 perwira Polri menjalani prosesi wisuda jenjang pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di STIK‑PTIK, Kebayoran Baru. Hadir pula Komjen Chryshnanda Dwilaksana selaku Kalemdiklat Polri.
Ahmad Dofiri menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta agar para perwira meneguhkan integritas sebagai bagian dari jati diri institusi.
Ia menyampaikan bahwa para perwira harus bekerja dengan dasar ilmu, kreativitas, inovasi, serta moralitas tinggi, tanpa terpengaruh kepentingan politik.
Chryshnanda menambahkan bahwa polisi hadir untuk memahami masyarakat, bukan sebaliknya. Prinsip “melayani, bukan dilayani” harus diinternalisasi para perwira.
Pendidikan yang menekankan:
- Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.
- Nilai kebhayangkaraan: Tribrata, Catur Prasetya, kode etik, UU‑2/2002, riset, dan etika publik.
- Ilmu kepolisian: penanganan kejahatan, administrasi, pemolisian berbasis wilayah dan fungsi.
Pendidikan di STIK‑PTIK tidak hanya menghasilkan akademisi tapi juga pemimpin moral, penjaga keteraturan sosial, dan penjaga kemanusiaan.
Komjen Chryshnanda menekankan pentingnya metodologi penelitian dan etika publik sebagai penangkal korupsi di internal Polri.
Dofiri kembali menegaskan bahwa meski polisi tetap terkait pada dinamika politik seperti Pilpres, perannya terbatas pada pengawasan keamanan, bukan keterlibatan politik praktis.
Dalam era kompleksitas tinggi, sumber daya manusia Polri harus unggul, bertanggung jawab, dan siap menghadapi berbagai tantangan sosial.
Ahmad Dofiri mengingatkan bahwa Polri harus adaptif terhadap perubahan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum.
Setelah memberikan pidato, Wakapolri langsung meninggalkan tempat acara tanpa memberikan komentar pada wartawan, menolak permintaan interaksi media terkait masa depannya menjelang pensiun.
Komjen Ahmad Dofiri diketahui akan memasuki masa pensiun pada bulan Juni 2025, mengakhiri masa tugasnya sebagai Wakapolri.
Pernyataan Dofiri penting di tengah persiapan Pilpres 2024–2025, sekaligus menjadi penegasan bahwa Polri tidak terdorong agenda politik praktis.
Dengan menekankan netralitas, Polri bertujuan menghindari potensi gesekan sosial dan menjaga citra institusi saat menghadapi situasi politik hangat.
Pesan ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme aparat kepolisian.
STIK‑PTIK diharapkan terus memperkuat kurikulum yang relevan dengan pencapaian moral, akademik, dan sosial para perwira.
Para perwira yang baru diwisuda memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan nilai-nilai yang ditanamkan selama pendidikan.
Masyarakat menanti perubahan nyata dalam pelayanan polisi, dengan standar netralitas dan keadilan yang konsisten.
Implementasi netralitas membutuhkan pengawasan internal yang ketat dan pemantauan berkelanjutan.
Polri perlu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan publik untuk membangun budaya integritas yang tahan uji.
Keterlibatan masyarakat dalam memantau perilaku aparat penting agar nilai profesionalisme dijaga.
Standar Operasional Prosedur internal Polri harus terus dievaluasi dan diperbaharui untuk menutup celah penyalahgunaan jabatan.
Penguatan pemahaman demokrasi dan nilai-nilai kekebasan sipil harus diperluas dalam pendidikan perwira.
Transparansi dalam proses rekrutmen dan penegakan hukum akan memperkuat citra Polri.
Pernyataan Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri menekankan rekonstruksi profesionalisme dan netralitas Polri menjelang Pemilu. Pendidikan perwira baru diarahkan pada integritas dan tanggung jawab sosial. Implementasi prinsip-prinsip ini membutuhkan pengawasan berkelanjutan, SOP yang kuat, dan kolaborasi publik. Diharapkan ke depan polisi akan tampil sebagai institusi tepercaya, adil, dan bebas dari intervensi politik praktis.
Saran dan Kesimpulan:
Pemerintah dan Polri perlu memastikan netralitas aparat melalui pelatihan ulang dan penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
STIK‑PTIK diharapkan memperkuat pendidikan anti‑korupsi dan etika publik agar lulusan tangguh menghadapi tantangan sosial.
Publik harus dilibatkan dalam pengawasan independen terhadap perilaku polisi saat tahap politik memanas.
Evaluasi rutin SOP internal diperlukan untuk memastikan konsistensi profesionalisme dan netralitas.
Dengan komitmen bersama, Polri diharapkan mampu menjadi pilar demokrasi yang menjaga keamanan tanpa intervensi politik.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
