Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan konflik bersenjata antara Iran dan Israel berpotensi memengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di sektor industri berorientasi ekspor. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (24/6).
“Prediksi saya pribadi, ini tentu akan berdampak kepada industri-industri yang ekspor ke luar negeri. Karena tentu kondisi geopolitik itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global,” jelas Yassierli.
Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan berlaku mulai 2025. Program ini mencakup bantuan tunai, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi penempatan kerja baru.
“Salah satunya adalah JKP, yang dari awal 2025 sudah kami pastikan agar teman-teman yang di-PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih. Di situ ada bantuan tunai, kemudian pelatihan, dan kemudian fasilitasi untuk lowongan kerja yang baru,” tambah Yassierli.
Selain itu, Kemnaker akan memperkuat koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan daerah serta kementerian terkait untuk memitigasi dampak krisis global. “Jadi temanya sama, bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respons bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan hingga awal Juni 2025 tercatat sekitar 30 ribu pekerja terkena PHK. Data ini masih dalam proses validasi oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) serta Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatik).
“Sekarang data PHK itu bisa ditanyakan ke Barenbang, ke Pusdatik. 26 ribu ya terakhirnya, ya sekitar 30 ribuan per akhir Mei sampai minggu pertama Juni,” jelas Indah.
