Tel aviv, EKOIN.CO – Pemerintah Israel kini tengah dihadapkan pada lonjakan permintaan kompensasi dari puluhan ribu warganya yang terdampak langsung akibat serangan rudal dan drone oleh Iran pada pertengahan April 2024 lalu. Total sebanyak 39.000 warga mengajukan klaim kerugian yang mereka alami pascaserangan tersebut.
Serangan besar-besaran Iran yang terjadi pada 13 April 2024 menjadi pemicu utama ribuan warga sipil mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah. Serangan tersebut diduga sebagai respons atas serangan Israel terhadap fasilitas konsulat Iran di Damaskus.
Permintaan kompensasi mencakup kerusakan fisik, gangguan aktivitas, hingga trauma psikologis. Data ini dikonfirmasi oleh Otoritas Pajak Israel yang menyatakan telah menerima ribuan pengajuan resmi dari berbagai wilayah terdampak.
Informasi dari detiknews menyebutkan bahwa para pemohon tersebar di berbagai kota utama seperti Tel Aviv, Yerusalem, dan Beersheba, serta kawasan di utara Israel yang sempat menjadi sasaran langsung.
Pemerintah melalui Otoritas Pajak menyatakan bahwa seluruh pengajuan yang masuk akan diperiksa secara menyeluruh guna memverifikasi kebenaran kerusakan dan dampaknya terhadap warga.
“Kami akan memproses setiap laporan yang masuk dengan prosedur evaluasi menyeluruh,” ujar juru bicara lembaga tersebut seperti dikutip dari detiknews.
Serangan dari Iran melibatkan lebih dari 300 rudal dan drone yang diarahkan ke berbagai titik strategis di Israel. Meskipun sistem pertahanan Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar proyektil, sejumlah rudal tetap menghantam wilayah permukiman.
Kerusakan yang ditimbulkan memang tidak mencapai skala masif, namun cukup menimbulkan keresahan, terutama di kalangan warga sipil yang mengalami kerusakan rumah, kendaraan, serta gangguan psikologis.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa banyak anak-anak dan lansia mengalami tekanan mental akibat suara ledakan dan kondisi darurat yang terjadi selama serangan berlangsung.
Organisasi kemanusiaan lokal pun mulai membuka layanan bantuan psikologis untuk membantu warga memulihkan diri, dengan fokus pada kelompok rentan.
Serangan ini disebut-sebut sebagai yang terbesar yang pernah diluncurkan Iran terhadap Israel dalam beberapa dekade terakhir, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi konflik berkepanjangan.
Dalam pernyataan sebelumnya, Kementerian Pertahanan Israel menyatakan bahwa mereka telah mengantisipasi serangan ini dan berhasil mencegah kerusakan lebih luas dengan sistem pertahanan mutakhir.
Namun demikian, dampak di lapangan tetap dirasakan oleh warga yang kehilangan sebagian aset, terganggunya kegiatan ekonomi, dan kerusakan layanan publik.
Warga yang terdampak menuntut agar pemerintah segera memberikan kepastian soal kompensasi, mengingat proses penanganan pascaserangan dinilai lamban dan penuh birokrasi.
Beberapa kepala daerah menyuarakan desakan agar pemerintah pusat mempercepat proses penyaluran bantuan, terlebih kepada masyarakat yang tinggal di zona paling terdampak.
“Kami berharap ada kepastian dan tanggapan nyata terhadap pengajuan masyarakat,” ungkap salah satu kepala wilayah di Israel utara.
Tekanan terhadap pemerintah juga datang dari kalangan oposisi yang menilai bahwa penanganan pascaserangan harus dilakukan lebih sigap dan terstruktur.
Pemimpin oposisi Yair Lapid menyerukan agar pemerintah segera bertindak dan tidak membiarkan warga menunggu terlalu lama di tengah kondisi yang penuh tekanan.
“Ini saatnya negara menunjukkan kehadirannya. Jangan biarkan rakyat sendiri menghadapi krisis ini,” kata Lapid dalam pernyataannya.
Kementerian Keuangan Israel menyatakan sedang melakukan penyesuaian anggaran untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diprediksi mencapai ratusan juta dolar.
Belum ada keputusan resmi terkait bentuk kompensasi, namun sejumlah opsi seperti bantuan langsung, perbaikan rumah, dan pengurangan pajak tengah dipertimbangkan.
Warga pun mengeluhkan bahwa proses pengajuan terlalu rumit dan lambat, sementara kebutuhan mereka mendesak dan tidak bisa menunggu terlalu lama.
Dalam upaya mempercepat penyaluran bantuan, pemerintah berencana melakukan simplifikasi proses klaim serta melibatkan pemerintah daerah dalam pendataan dan verifikasi.
Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebelumnya menyatakan bahwa meskipun Israel berhasil mencegah bencana besar, pihaknya tidak akan mengabaikan dampak yang dirasakan warga.
“Kami akan bertindak cepat demi memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak,” ujar Gallant dalam pernyataannya.
Pasca serangan, militer Israel terus meningkatkan pengawasan udara dan memperkuat sistem pertahanan untuk mengantisipasi serangan susulan.
Sejumlah wilayah tetap berada dalam status waspada, terutama yang berdekatan dengan perbatasan dan titik-titik strategis.
Otoritas lokal bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk melakukan pendataan kerusakan, serta memulihkan kembali layanan publik seperti sekolah dan transportasi.
Warga berharap agar ganti rugi tidak hanya difokuskan pada kerusakan fisik, tetapi juga memperhitungkan dampak psikologis dan gangguan kehidupan sehari-hari.
Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih, berbagai pihak mendesak pemerintah agar bertindak adil, transparan, dan cepat agar tidak menambah penderitaan warga.
Israel juga dituntut untuk memperkuat sistem tanggap darurat agar kejadian serupa di masa depan dapat diantisipasi lebih baik.
Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dengan pemulihan sosial pascaserangan.
Sebagai negara dengan dinamika geopolitik yang kompleks, Israel perlu memperkuat ketahanan sipil dan membangun kepercayaan publik melalui langkah nyata dan cepat.
Situasi ini juga menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengelola dampak dari konflik internasional terhadap masyarakat sipil secara langsung.
Sebagai langkah strategis, pemerintah Israel perlu segera menyusun sistem kompensasi yang praktis, mudah diakses, dan bebas hambatan birokratis agar tidak memperpanjang penderitaan warga terdampak. Penyaluran bantuan harus diprioritaskan bagi mereka yang mengalami kerusakan berat dan kehilangan sumber penghidupan.
Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan bisa mempercepat distribusi bantuan dan menjangkau kelompok rentan yang mungkin luput dari sistem pemerintah.
Evaluasi atas sistem pertahanan juga perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menutup celah yang memungkinkan serangan menembus wilayah permukiman warga.
Di sisi lain, komunikasi pemerintah dengan masyarakat harus dibuka lebih luas, transparan, dan responsif agar tidak terjadi miskomunikasi atau hilangnya kepercayaan publik.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat membangun kembali stabilitas sosial dan memberikan rasa aman bagi warga yang sempat terguncang akibat serangan lintas negara tersebut. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
