Jakarta, EKOIN.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menyatakan upaya hukum banding terhadap vonis 11 tahun penjara yang dijatuhkan kepada advokat Lisa Rachmat. Keputusan tersebut menyusul pengembalian sejumlah barang bukti kepada terdakwa oleh majelis hakim, yang semula diajukan untuk dirampas oleh negara.
Tindakan Banding Dilakukan Setelah Putusan
Langkah banding diajukan Kejagung melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu, 25 Juni 2025. Banding ditujukan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan jaksa.
Juru Bicara Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan bahwa pengembalian barang bukti kepada pihak terdakwa menjadi salah satu pertimbangan utama diajukannya banding. Ia menyatakan bahwa jaksa awalnya menuntut perampasan seluruh barang bukti untuk negara.
“Putusan majelis tidak sejalan dengan tuntutan jaksa, karena barang bukti malah dikembalikan kepada terdakwa dan keluarganya,” ujar Harli saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.
Barang Bukti Tidak Dirampas
Sejumlah aset dan uang tunai yang diperoleh dalam kasus ini dikembalikan kepada Lisa Rachmat, adiknya David Rachmat, serta suaminya, Linggo Hadiprayitno. Barang-barang tersebut semula dimintakan untuk disita demi kepentingan negara.
Putusan pengadilan menyebutkan bahwa barang bukti berupa uang tunai dan valuta asing tersebut tidak berasal dari hasil tindak pidana yang dibuktikan dalam persidangan, sehingga tidak dirampas oleh negara.
Direktur Penuntutan Jampidsus, Sutikno, menegaskan bahwa Kejagung tetap pada pendiriannya bahwa seluruh barang bukti seharusnya disita negara. Ia menambahkan, “Kami melihat bahwa ada ketidaksesuaian antara amar putusan dan fakta yang terungkap dalam persidangan.”
Rincian Barang Bukti yang Dikembalikan
Barang-barang yang dikembalikan tersebut meliputi uang tunai dalam berbagai bentuk dan mata uang. Berikut rincian berdasarkan putusan:
- Tas hitam berisi 700 lembar pecahan Rp100.000
- Amplop besar coklat berisi 1.000 lembar dan 2.000 lembar pecahan Rp100.000
- Dari David Rachmat: 200 lembar pecahan SGD100 dan 890 lembar USD100
- Dari Linggo Hadiprayitno: 11.900 lembar Rp100.000 (senilai Rp1,19 miliar), 4.517 lembar USD100 (senilai USD451.700), dan 510 lembar SGD1.000
Majelis hakim menyatakan barang-barang tersebut tidak terbukti sebagai hasil pemberian suap dari penerima, melainkan milik pemberi, sehingga dikembalikan.
Vonis dan Pasal yang Dikenakan
Lisa Rachmat dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia dinyatakan bersalah karena memberikan suap kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk meringankan vonis terhadap terdakwa Ronald Tannur.
Hakim menyatakan Lisa terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari proses peradilan terhadap Ronald Tannur, terdakwa dalam perkara pidana lain, yang proses hukumnya disoroti publik. Lisa Rachmat, yang menjadi kuasa hukumnya, diketahui melakukan pendekatan kepada majelis hakim dengan cara memberikan uang suap agar kliennya mendapat keringanan hukuman.
Tiga hakim dari PN Surabaya yang diduga menerima suap tersebut kini juga sedang menjalani proses hukum terpisah.
Langkah Lanjutan Kejagung
Kejagung menyatakan bahwa proses banding ini dilakukan bukan hanya untuk memastikan hukuman yang setimpal bagi terdakwa, tetapi juga sebagai upaya mengamankan aset negara dari tindak pidana korupsi.
“Kami ingin memastikan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan korupsi benar-benar dirampas untuk negara,” tegas Harli.
Pengajuan banding ini menjadi bagian dari strategi hukum yang menyasar penegakan keadilan secara menyeluruh, tidak hanya pada pidana badan tetapi juga pada pemulihan kerugian negara.
Kepercayaan Publik Jadi Pertaruhan
Langkah Kejagung ini dinilai penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Penanganan perkara Lisa Rachmat menjadi sorotan nasional karena menyangkut integritas aparat hukum.
Dalam berbagai pernyataan publik, pihak Kejagung menekankan bahwa tidak boleh ada ruang kompromi terhadap pelaku pemberi suap yang mencoba mengintervensi lembaga peradilan.
Sejumlah lembaga antikorupsi turut memberikan perhatian pada kasus ini, karena dinilai dapat menjadi preseden dalam pengelolaan barang bukti perkara korupsi.
Kejagung perlu lebih aktif memanfaatkan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa proses banding berjalan secara transparan dan akuntabel. Upaya ini sebaiknya juga dibarengi dengan komunikasi publik yang terbuka mengenai tujuan banding.
Pengadilan tinggi diharapkan mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek hukum terkait kepemilikan barang bukti dalam perkara suap. Peran jaksa penting dalam menyiapkan pembuktian yang kuat.
Pemerintah dan pemangku kepentingan hukum sebaiknya menjadikan perkara ini sebagai momentum memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana. Penguatan regulasi penyitaan barang bukti juga perlu dipercepat.
Media massa dan masyarakat sipil dapat turut mengawal proses hukum hingga tahap banding selesai. Pemantauan publik menjadi bagian integral dalam mendorong akuntabilitas.
Dengan langkah hukum yang konsisten, diharapkan upaya pemulihan kerugian negara melalui pengelolaan barang bukti bisa berjalan optimal dan memberi efek jera bagi pelaku.
Pengajuan banding oleh Kejagung menyoroti pentingnya menjaga aset negara dari perkara korupsi. Keputusan majelis hakim yang mengembalikan barang bukti dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.
Banding bukan hanya soal memperberat hukuman, tetapi juga menyangkut pemulihan kerugian keuangan negara. Kejagung ingin memastikan tidak ada celah hukum yang membuat hasil korupsi kembali ke tangan terdakwa.
Putusan pengadilan tinggi nanti akan menjadi rujukan penting dalam perkara suap dan penyitaan aset. Jika banding diterima, negara bisa memperoleh kembali barang bukti bernilai tinggi tersebut.
Perkara ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan dalam proses peradilan agar tidak memberi ruang pada pelanggaran etika oleh penegak hukum.
Langkah Kejagung membuktikan komitmen untuk menjaga marwah institusi hukum dalam menghadapi perkara-perkara yang menyentuh sistem peradilan dari dalam.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
