Jakarta, EKOIN.CO – Ahli Hukum sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa semua pihak yang diduga terlibat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kadis PUPR Topan Ginting sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) termasuk KPK perlu segera memanggil dan memeriksa Gubernur Bobby Nasution,
“Keterangan maupun pemeriksaan terhadap Bobby Nasution sangat penting karena jabatannya sebagai Gubernur yang memiliki irisan birokrasi langsung dengan Kepala Dinas,” ujar Azmi kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).
Azmi menuturkan sebagai Gubernur, Bobby Nasution pasti memiliki tugas dan wewenang dan bertanggungjawab atas hierarki sentral atas kebijakan serta sebagai pemegang kendali pengawasan kinerja maupun pembinaan langsung pada Kepala Dinas sehingga sudah pasti memiliki pengetahuan dan informasi terkait proyek yang ditangani oleh Kepala Dinas tersebut.
Lebih lanjut Azmi menjelaskan, karakteristik korupsi itu jarang sekali bisa dilakukan secara individual, korupsi itu integratif, cenderung menghubungkan orang dengan kekuasan tertentu atau kelompok tertentu, misal pola kelompok penyumbang kampanye atau tim sukses tertentu yang menjadi bagian peta jalan elit perpolitikan karenanya perluasan penyidikan perlu dilakukan oleh KPK untuk melihat apakah ada turut serta relasi penyimpangan kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu dikaitkan dengan keadaan maupun keterlibatan Gubernur Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalan tersebut.
Termasuk apakah ada perintah dari Gubernur Bobby Nasution yang bertentangan dengan hukum, maupun adakah pihak- pihak yang diuntungkan atas arahan atau perintah Gubernur.
“Karenanya, KPK sebaiknya segera memeriksa Bobby Nasution dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sumut, KPK harus mendeteksi, menelusuri dengan teliti atas keterangan saksi maupun alat bukti lain yang relevan, guna menemukan titik terang atas kerugian negara dalam peristiwa OTT ini,” tegasnya.
“Sehingga penanganan serius dan transparan menjadi kunci pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Sumatera Utara termasuk menunjukkan profesionalisme dan independensi KPK dalam memberantas korupsi,” sambung Azmi Syahputra. ()
