Jakarta, EKOIN.CO – Pengembangan jet tempur KF‑21 Boramae mendapat angin segar setelah Indonesia dan Korea Selatan mencapai kesepakatan baru mengenai pembagian biaya. Namun, hambatan terkait izin ekspor AS masih menjadi tantangan utama program tersebut .
Progres Negosiasi BiayaKendala Izin Ekspor AS
KF‑21 Boramae, jet tempur generasi 4,5 hasil kolaborasi Korea Selatan dan Indonesia, kini memiliki ruang gerak lebih setelah penyelesaian negosiasi biaya pengembangan bersama . Korea Selatan menanggung 60 % dari total biaya, sementara Indonesia sebelumnya diperkirakan menyumbang 20 %, meski belakangan terjadi revisi dan pengurangan kontribusi menjadi sekitar 7,4 % (~600 miliar won) . Kesepakatan terbaru ditegaskan saat ajang Indo Defence Jakarta pada 10 Juni 2025, memperkuat komitmen kedua negara
Namun demikian, situasi tidak sepenuhnya mulus karena Amerika Serikat memegang peran signifikan dalam regulasi ekspor teknologi kritis AS seperti mesin GE F414, radar AESA, dan perangkat avionik, yang terdapat dalam KF‑21 Tanpa persetujuan AS, jet tempur ini tidak dapat diekspor ke pihak ketiga, termasuk Indonesia dan Uni Emirat Arab
Seorang pakar industri pertahanan Korsel menyampaikan, “Tanpa persetujuan AS, ekspor KF‑21 pasti akan dibatasi, jadi konsultasi dengan AS penting” Hanwha Aerospace, yang memegang lisensi produksi mesin F414 di dalam negeri, juga masih bergantung pada AS untuk hak kekayaan intelektual dan izin ekspor
Proses Pengembangan dan Alternatif
Regulasi ketat seperti International Traffic in Arms Regulations (ITAR) menempatkan AS sebagai penentu utama dalam peredaran teknologi jet tempur tersebut Akibatnya, saat ini pengembangan KF‑21 tidak hanya mencakup teknologi dan pembagian biaya, tetapi juga negosiasi dengan otoritas AS.
Sebagai alternatif jangka panjang, Korea Selatan bersama mitranya, termasuk Hanwha dan Doosan, berupaya mengembangkan mesin jet domestik pada pertengahan 2030‑an. Bahkan Inggris menawarkan Rolls‑Royce sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada AS Pemerintah Inggris dikabarkan menawarkan dukungan agar Korsel dapat berkolaborasi dengan Rolls‑Royce demi memitigasi kendala izin AS .
Eksplorasi mesin jet domestik bertujuan agar varian ekspor KF‑21 di masa mendatang bebas dari regulasi AS, sekaligus menjaga fleksibilitas dan kedaulatan ekspor
Indonesia, sebagai mitra utama, akan memperoleh 48 unit KF‑21 berdasarkan kesepakatan terbaru. PT Dirgantara Indonesia (PTDI) juga akan mendapat peran dalam produksi badan pesawat dan fasilitas MRO untuk mendukung program ini secara berkelanjutan
Pasar potensial seperti Uni Emirat Arab dan negara-negara lain kini masih menunggu kepastian izin AS sebelum menandatangani komitmen pembelian Hal ini membuat tekanan terhadap otoritas AS meningkat guna memberikan lampu hijau ekspor teknologi.
Meskipun demikian, langkah ke arah pengembangan mesin mandiri dan kerja sama potensial dengan Inggris menunjukkan bahwa Korsel serius mencari alternatif agar program KF‑21 tidak terlalu terbatas oleh regulasi AS.
Secara keseluruhan, program KF‑21 berhasil melewati satu tantangan besar berupa negosiasi biaya. Namun, hambatan perizinan AS masih harus diselesaikan agar jet tersebut dapat benar-benar masuk ke armada Indonesia dan negara ekspor lainnya.
Sebagai penutup, program ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dinamika geopolitik dan industri internasional. Kolaborasi multi-negara memperlihatkan fleksibilitas strategi pertahanan Indonesia dan Korsel. Pilihan strategi masa depan, termasuk opsi mesin lokal maupun kerjasama global, akan menentukan keberlanjutan ekspor dan kedaulatan teknologi. Kesepakatan biaya dan alternatif pengembangan mesin diharapkan memperkuat posisi kedua negara di panggung industri pertahanan global.
Sebagai langkah awal, penting bagi pemerintah dan PTDI untuk memantau perkembangan negosiasi perizinan dengan AS secara intensif, termasuk menguatkan diplomasi teknis dan regulasi. Untuk jangka panjang, mempercepat pengembangan mesin jet dalam negeri bersama mitra seperti Hanwha dan Doosan sangat strategis, agar tidak lagi bergantung pada teknologi AS. Kolaborasi dengan Inggris dalam riset dan pengembangan mesin bisa menjadi pilihan menguntungkan menengah hingga akhir 2030‑an. Selain itu, menjaga transparansi dan komunikasi publik terkait perkembangan program akan membangun kepercayaan internal dan internasional. Seluruh strategi ini perlu diintegrasikan dalam kerangka kebijakan pertahanan Indonesia agar KF‑21 mampu berkontribusi maksimal pada kemampuan militer nasional.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
