KRI Halasan Kawal Kapal Induk Inggris di ALKI

Jakarta EKOIN.CO – TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada I menugaskan KRI Halasan-630 untuk melaksanakan pengawasan terhadap kapal induk Angkatan Laut Inggris, HMS Prince of Wales, yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di perairan Laut Jawa, pada Jumat, 4 Juli 2025.

Langkah tersebut diambil untuk menjamin bahwa pelayaran kapal induk tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip innocent passage dan tidak melanggar ketentuan hukum laut nasional maupun internasional. Pengawasan aktif ini menunjukkan keseriusan TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia.

Menurut siaran pers dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI pada Sabtu, 5 Juli 2025, KRI Halasan-630 merupakan unsur Komando Armada I yang berada di bawah kendali operasi Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada I. Penugasan kapal tersebut mencerminkan kesiapan dan kemampuan unsur TNI AL dalam menjamin stabilitas perairan strategis.

Dalam pelaksanaannya, KRI Halasan-630 tidak hanya melakukan pengawasan jarak dekat, tetapi juga menjalankan komunikasi dan observasi terhadap jalur pelayaran kapal induk Inggris tersebut. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran kedaulatan selama pelayaran berlangsung.

Kehadiran HMS Prince of Wales menjadi momen penting dalam pengawasan lintas ALKI I, yang merupakan jalur strategis bagi pelayaran internasional di wilayah Indonesia. Jalur ini sering dilalui kapal-kapal asing yang wajib mematuhi aturan UNCLOS 1982.

Siaran pers Puspen TNI menyebutkan bahwa pengawasan terhadap HMS Prince of Wales merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengamankan laut yurisdiksi Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum. Penempatan unsur patroli tempur seperti KRI Halasan menjadi bentuk deterrent strategy dari TNI AL.

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan TNI AL dalam menjalin kerja sama dan pengamanan laut dengan negara sahabat. TNI AL tetap mengedepankan pendekatan diplomatis dalam setiap interaksi dengan kapal asing.

Kedatangan HMS Prince of Wales tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga mengandung nuansa diplomatik. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan turut menyambut kedatangan kapal induk tersebut dalam acara Distinguished Visitor Day (DV Day) yang berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Panglima Komando Armada RI, Laksamana Madya Denih Hendrata. Keduanya berkesempatan menaiki kapal dan mengikuti serangkaian kegiatan dalam DV Day bersama perwakilan dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris.

Dalam sambutannya, Donny Ermawan menyampaikan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Inggris, termasuk dalam bidang pertahanan laut, dapat memperkuat stabilitas kawasan. Kehadiran kapal perang Inggris dalam kerangka pelayaran damai menjadi contoh dari bentuk komunikasi strategis kedua negara.

TNI AL tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai aturan hukum laut internasional serta tetap menjaga netralitas dan kedaulatan di wilayah perairan nasional. Pengawasan terhadap kapal asing dilakukan tanpa diskriminasi, berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi.

ALKI I merupakan jalur laut yang diatur dalam UNCLOS sebagai rute pelayaran internasional yang dapat digunakan oleh kapal asing selama tetap mengikuti prinsip innocent passage. Dalam hal ini, TNI AL memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas tersebut.

UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara pantai seperti Indonesia dalam mengatur dan menjaga alur laut yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kapal induk Inggris merupakan pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut.

Penggunaan unsur tempur seperti KRI Halasan-630 memperlihatkan kesiapan penuh TNI AL dalam menghadapi berbagai potensi ancaman maupun pelanggaran di laut. Hal ini juga merupakan bentuk latihan operasional yang penting bagi personel TNI AL.

Dalam konteks hubungan internasional, kegiatan ini juga memperlihatkan transparansi Indonesia kepada dunia dalam hal penegakan hukum laut yang adil dan terbuka. Tidak ada diskriminasi terhadap negara manapun selama pelayaran dilakukan secara damai.

KRI Halasan-630 sebelumnya juga pernah terlibat dalam berbagai operasi pengamanan laut di wilayah perairan strategis Indonesia, termasuk ALKI II dan III. Kapal ini memiliki kapabilitas tempur yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penindakan terbatas jika diperlukan.

Seluruh kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar TNI AL, dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional dalam setiap interaksi dengan kapal asing.

Kegiatan pengawalan seperti ini menjadi bagian penting dari kebijakan pertahanan laut Indonesia yang menitikberatkan pada pengamanan jalur-jalur strategis, sekaligus mendorong stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

Pengawasan oleh KRI Halasan juga mencerminkan upaya Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional di sektor maritim. TNI AL memastikan bahwa jalur ALKI tidak digunakan untuk kegiatan yang dapat membahayakan stabilitas regional.

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas kapal asing di wilayah ALKI meningkat. Oleh karena itu, kehadiran unsur TNI AL secara aktif di lapangan menjadi aspek penting dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran dan meminimalkan risiko konflik.

kehadiran TNI AL melalui pengawasan oleh KRI Halasan-630 menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan memperkuat kerja sama internasional yang berbasis hukum. Langkah ini menjadi bentuk nyata diplomasi pertahanan yang dilakukan melalui pendekatan keamanan.

TNI AL telah menegaskan bahwa pengawasan terhadap kapal asing, termasuk HMS Prince of Wales, dilakukan semata untuk menjamin keselamatan pelayaran dan penegakan hukum laut. Prinsip netralitas dan kesetaraan tetap dijaga tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Penggunaan KRI Halasan-630 dalam pengawasan tersebut merupakan keputusan strategis guna mengedepankan profesionalisme TNI AL dalam situasi operasional nyata. Hal ini penting bagi stabilitas dan kesiapan militer nasional dalam menghadapi dinamika kawasan.

Melalui pendekatan ini, TNI AL mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan jalur laut internasional dan perlindungan terhadap kedaulatan. UNCLOS 1982 menjadi dasar penting bagi pelaksanaan pengamanan tersebut.

Dengan demikian, pengawasan oleh KRI Halasan bukan hanya menjadi simbol kehadiran negara di laut, tetapi juga bentuk kepercayaan diri dan ketegasan Indonesia dalam mengelola kawasan maritim secara bermartabat.(*)

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v