Indonesia Perlu SOP Terpadu Hadapi Insiden Nuklir

Jakarta, EKOIN.CO – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan perlunya sistem penanganan insiden radiologi yang terintegrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Peneliti PRTBNLR BRIN, Raden Rara Ratih Langenati.

Pernyataan itu muncul usai keikutsertaan Ratih dalam Regional Workshop on Radiological Crime Scene Management (RCSM) yang berlangsung di Quezon City, Filipina, pada 16 hingga 20 Juni 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) bersama Philippine Nuclear Research Institute (PNRI).

Workshop diikuti lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Delegasi Indonesia terdiri dari tiga orang, termasuk Ratih yang mewakili BRIN dalam forum tersebut.

Tujuan utama pelatihan ini adalah memperkuat kompetensi teknis dan prosedural dalam penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) radiologi. Keikutsertaan Indonesia menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap potensi ancaman bahan radioaktif.

Ratih menilai penting adanya keselarasan antar lembaga negara. Ia menyebut sinergi antara BRIN, BAPETEN, BNPB, dan Kepolisian RI harus diwujudkan dalam bentuk sistem terpadu penanganan darurat radiologi.

SOP Lintas Lembaga Masih Belum Terbangun

Menurut Ratih, Indonesia belum memiliki protokol koordinasi nasional yang baku dalam menghadapi insiden yang melibatkan bahan radioaktif. Ia menegaskan bahwa ketiadaan sistem ini merupakan celah besar dalam penanganan kasus.

“Saat ini kita memang punya laboratorium untuk memeriksa bahan nuklir di BRIN, tapi belum ada mekanisme koordinasi resmi dengan lembaga lain saat insiden terjadi,” ucapnya saat diwawancarai usai acara.

Ia juga menambahkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor perlu segera dirancang dan diuji melalui pelatihan bersama. Latihan terpadu, kata Ratih, akan menguji kesiapan operasional di lapangan secara riil.

“Kita perlu menyusun SOP bersama dan mengadakan pelatihan lintas sektor secara berkala agar kesiapsiagaan nasional benar-benar teruji,” ujar Ratih menegaskan.

Selain itu, BRIN mengusulkan pembentukan jejaring forensik nuklir nasional. Langkah ini diharapkan dapat melibatkan Labfor POLRI serta lembaga terkait guna memperkuat kebijakan dan respons nasional terhadap insiden radiologi.

Panduan Internasional Jadi Acuan

Selama kegiatan workshop, para peserta mendapatkan pelatihan berbasis panduan IAEA Nuclear Security Series No. 22-G. Panduan tersebut memuat prosedur keamanan, tata cara standar operasional, dan langkah mitigasi darurat.

Pelatihan disampaikan dalam format kombinasi, termasuk kuliah umum, diskusi berbasis studi kasus, dan simulasi langsung penanganan insiden. Para peserta juga mempresentasikan sistem nasional mereka masing-masing dalam menangani kejadian radiologi.

Ratih menyatakan bahwa kemampuan mengelola TKP radiologi secara aman dan efisien sangat krusial, terutama dalam keadaan darurat. Ia menyebut pelatihan ini memberi pemahaman penting mengenai langkah cepat dan kolaboratif yang harus diambil.

“Kemampuan mengelola TKP radiologi secara aman, efektif, dan efisien sangat penting, terutama dalam situasi darurat nuklir,” tutur Ratih.

Dengan mengikuti kegiatan ini, delegasi Indonesia memperoleh wawasan penting mengenai penguatan kebijakan keamanan nuklir. BRIN berharap hasil workshop dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional yang konkret.

Kegiatan Regional Workshop on Radiological Crime Scene Management di Filipina menjadi titik penting dalam upaya penguatan kesiapsiagaan Indonesia menghadapi ancaman radiologi. BRIN memanfaatkan momen tersebut untuk mendorong pembentukan sistem koordinasi antar-lembaga yang masih belum terbangun secara menyeluruh di dalam negeri.

Dalam situasi global yang tidak pasti, potensi penyalahgunaan bahan radioaktif tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, sinergi antar-instansi seperti BRIN, BAPETEN, BNPB, dan Kepolisian menjadi keharusan agar setiap insiden bisa ditangani secara cepat, tepat, dan aman.

Pelatihan ini juga memperkuat kesadaran akan pentingnya panduan internasional dan pelatihan lintas sektor. Indonesia kini berada pada fase penting untuk membangun sistem respons radiologi nasional yang andal, terukur, dan berbasis kolaborasi nyata. (*)