Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp5,98 triliun untuk tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Permintaan ini terutama ditujukan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Mandiri dan Produktif (KDKMP) sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025.
“Kami mengusulkan total anggaran belanja tambahan tahun 2025 sebesar Rp5,98 triliun dengan fokus kepada dukungan manajemen sebesar Rp340 miliar dan perkoperasian sekitar Rp5,64 triliun,” jelas Budi Arie di Gedung DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Usulan tersebut terdiri dari skema reguler senilai Rp1,2 triliun dan dekonsentrasi sebesar Rp4,78 triliun. Jika disetujui, total anggaran Kementerian Koperasi akan meningkat menjadi Rp6,45 triliun.
Tidak hanya untuk tahun 2025, Budi Arie juga mengajukan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp7,85 triliun, jauh melampaui alokasi awal Rp311,73 miliar. “Anggaran ini untuk mengantisipasi kelanjutan program tahun berikutnya,” tambahnya.
Rincian tambahan anggaran 2026 meliputi:
– Rp514,13 miliar untuk dukungan operasional
– Rp7,34 triliun untuk program perkoperasian
Dana tersebut akan digunakan untuk tiga tujuan utama:
1. Pembentukan 80.000 KDKMP
2. Pelatihan dan pendampingan SDM koperasi
3. Digitalisasi manajemen koperasi
“Kami akan fokus pada penguatan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi desa melalui pendampingan intensif,” tegas Budi Arie menanggapi pertanyaan anggota komisi.
