JAKARTA, EKOIN.CO- Program Sekolah Rakyat terus mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Kali ini, Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap upaya inklusif yang dijalankan oleh Kementerian Sosial.
Dukungan itu disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua KND, Deka Kurniawan, saat melakukan audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.
“Gus Ipul sudah memberikan dukungan luar biasa. Kami ingin memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program prioritas Presiden, yaitu Sekolah Rakyat,” ujar Deka.
Audiensi tersebut dilandasi hasil kunjungan KND ke sejumlah lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah mengikutsertakan kelompok penyandang disabilitas dalam kegiatan pendidikannya.
“Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keluarganya banyak yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. SR ini sangat membuka harapan mereka,” kata Deka.
Peningkatan Akses Pendidikan Inklusif
KND menilai Sekolah Rakyat tidak sekadar sebagai program pengentasan kemiskinan, tetapi menjadi sarana menumbuhkan harapan kelompok disabilitas akan akses pendidikan yang layak.
Menurut Deka, masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan secara layak, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi ekstrem.
KND melakukan penilaian dan pemantauan langsung sejak April hingga Juni 2025 ke berbagai titik yang akan menjadi lokasi
Komitmen Kementerian Sosial
Deka juga menyampaikan bahwa Kemensos menunjukkan keseriusan dan totalitas dalam merancang serta menyukseskan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional.
“Sarana dan prasarana yang inklusif sangat diperlukan untuk Sekolah Rakyat,” kata Komisioner KND, Kikin Tarigan.
Ia menekankan bahwa meskipun sekolah ini tidak semata-mata ditujukan untuk penyandang disabilitas, inklusivitas harus sudah menjadi prinsip utama sejak awal.
KND juga menyoroti pentingnya pengakomodasian siswa disabilitas pada Desil 2 dalam data kemiskinan nasional.
Pendampingan dan pelatihan terhadap para guru dan tenaga pengajar harus mencakup perspektif disabilitas secara eksplisit.
Respons Positif dari Menteri Sosial
Menanggapi masukan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dan menerima semua rekomendasi dari KND.
Dalam pernyataannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap memfasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas.
“Misi Kemensos ini kan untuk memberdayakan. Kita tidak membangun gedungnya dari awal, tetapi memfasilitasi ruangan atau gedung itu menjadi sesuatu (pemberdayaan),” jelas Gus Ipul.
Ia menyambut baik keterlibatan KND dan meminta program khusus untuk pemberdayaan disabilitas bisa dirancang bersama.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan arah program-program sosial yang selama ini dijalankan pemerintah.
Kolaborasi Jangka Panjang
Gus Ipul juga meminta agar pendampingan terhadap Sekolah Rakyat terus dilakukan oleh KND.
Ia berharap ada pengawalan secara teknis agar pelaksanaan program benar-benar menyentuh sasaran dan memenuhi prinsip inklusi.
“Saya terbuka untuk semua saran. Tolong dampingi terus proses ini dan teknisnya bisa disesuaikan,” ucap Gus Ipul.
Ia juga meminta agar Kemensos dan KND menyusun program pendampingan dan pemberdayaan secara terintegrasi.
Langkah ini diyakini akan membuat program Sekolah Rakyat semakin kuat secara kelembagaan dan substansi.
Harapan untuk Pendidikan yang Setara
KND menegaskan bahwa inklusivitas bukan hanya tentang fasilitas, tetapi juga tentang cara pandang dan pendekatan terhadap kelompok disabilitas.
Perspektif ini penting dimiliki oleh semua pihak, termasuk para pengajar, tenaga administrasi, hingga masyarakat sekitar lokasi SR.
Pembekalan berbasis inklusif perlu dilakukan sejak awal agar tidak ada praktik diskriminatif di lapangan.
Kikin Tarigan menambahkan, pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi dasar program pendidikan inklusif.(Gambar diambil dari Elshinta.com)
KND berkomitmen mengawal program Sekolah Rakyat sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemenuhan hak disabilitas.(*)
