Jakarta, Ekoin.co – Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan sembilan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023 pada Kamis, 10 Juli 2025.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dan memeriksa detail alur korupsi yang diduga merugikan negara sebesar Rp285 triliun. Penahanan telah dilakukan selama 20 hari sejak tanggal 10 Juli 2025 setelah para tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat.
Sembilan tersangka dalam kasus Pertamina
Tersangka pertama berinisial AN menjabat sebagai Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina periode 2011-2015 dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2021-2023, berdasarkan surat penetapan TAP-47 dan surat perintah penyidikan PRIN-51, keduanya tertanggal 10 Juli 2025.
Kemudian, tersangka HB yang pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina pada tahun 2014, berdasarkan surat penetapan TAP-48 dan surat perintah penyidikan PRIN-52 tertanggal 10 Juli 2025, turut ditetapkan sebagai tersangka.
Tersangka TN yang kini masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia, pernah menjadi SVP Integrated Supply Chain pada periode 2017-2018. Ia ditetapkan tersangka melalui surat TAP-43 dan PRIN-47 pada tanggal yang sama.
Tersangka DS yang menjabat sebagai VP Crude & Product Trading ISC PT Pertamina Persero pada 2019-2020, ditetapkan melalui TAP-42 dan PRIN-46. Sedangkan AS yang merupakan Direktur Gas, Pertochemical & New Business PT Pertamina International Shipping, ditetapkan melalui TAP-46 dan PRIN-50.
Nama HW, mantan SVP Integrated Supply Chain Pertamina periode 2018-2020, juga termasuk dalam daftar tersangka berdasarkan TAP-41 dan PRIN-45. Adapun MH, Business Development Manager PT Trafigura Pte Ltd periode 2019-2021, turut ditetapkan melalui TAP-44 dan PRIN-48.
Tersangka IP dari PT Mahameru Kencana Abadi ditetapkan berdasarkan TAP-45 dan PRIN-49, serta MRC sebagai Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak ditetapkan melalui TAP-49 dan PRIN-53.
Detail penyimpangan yang dilakukan tersangka
Masing-masing tersangka terlibat dalam penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Seperti AN yang terlibat dalam penyewaan terminal BBM secara melawan hukum dan penjualan solar di bawah harga dasar, serta penyusunan formula kompensasi Pertalite yang tinggi.
Tersangka HB bersama AN terlibat penunjukan langsung kerjasama sewa TBBM Merak yang seharusnya melalui pelelangan. Sementara TN disebut telah menyetujui impor minyak dari supplier yang tidak memenuhi syarat lelang.
DS bersama pihak lain terlibat dalam ekspor minyak mentah domestik yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, kemudian mengimpor minyak jenis yang sama dengan harga lebih mahal dari luar negeri.
AS bersama pihak terkait menaikkan nilai sewa kapal hingga 13% dari harga sewa publikasi. HW bersama MH melakukan penunjukan langsung kepada Trafigura Asia Trading secara melawan hukum dalam pengadaan produk gasoline.
Selain itu, IP terlibat pengangkutan minyak mentah secara coloading dengan mark up harga hingga menyebabkan harga menjadi lebih tinggi 15% dari nilai publikasi, sedangkan MRC bersama AN dan HB terlibat penyewaan terminal BBM Tangki Merak secara melawan hukum.
Perbuatan para tersangka ini melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Penahanan dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan pada 10 Juli 2025 untuk masing-masing tersangka.
Dalam proses penahanan, Tim Penyidik memastikan semua prosedur berjalan sesuai hukum dengan tetap menghormati hak-hak para tersangka. Proses pemeriksaan lanjutan juga dijadwalkan untuk melengkapi pemberkasan agar segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang menimbulkan kerugian negara sangat besar.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena nilai kerugian yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan pejabat strategis dalam tubuh Pertamina serta sub holding dan kontraktor KKKS.
Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel, serta akan terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset terkait dalam upaya pemulihan kerugian negara.
