Washington ,EKOIN.CO – Perusahaan konsultan asal Amerika Serikat, Boston Consulting Group (BCG), tengah menghadapi tekanan besar setelah laporan media mengungkap peran aktifnya dalam proyek pemodelan relokasi paksa warga Palestina dari Jalur Gaza. Perusahaan itu mencopot dua eksekutif seniornya dari jabatan kepemimpinan sebagai bentuk tanggapan atas kecaman luas terhadap keterlibatan mereka.
Dikutip dari Financial Times, BCG diketahui turut serta menyusun perhitungan biaya relokasi warga Gaza dalam proyek rekonstruksi yang didukung oleh tokoh-tokoh Israel dan Amerika Serikat. Proyek tersebut banyak disebut sebagai skema pembersihan etnis yang terselubung dan telah memicu kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia.
Adam Farber, yang menjabat sebagai kepala bagian risiko, serta Rich Hutchinson, kepala praktik dampak sosial perusahaan, telah resmi dicopot dari posisi pimpinan internal. Namun, keduanya masih tetap berada di perusahaan dan akan bekerja langsung dengan klien.
BCG mengonfirmasi keputusan tersebut melalui pengumuman internal kepada seluruh staf. Dalam surel tersebut, pimpinan BCG menyatakan bahwa kasus ini telah merusak reputasi perusahaan secara global dan menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan internal.
Sejumlah dokumen internal dan korespondensi email yang diperoleh Financial Times memperlihatkan bahwa staf BCG memberikan kontribusi nyata dalam proses analisis dan pemodelan relokasi warga Gaza. Mereka dilibatkan dalam estimasi anggaran dan skenario strategis untuk proyek pembangunan kawasan tanpa keberadaan penduduk Palestina.
Keterlibatan dalam yayasan kontroversial Gaza Humanitarian Foundation
Selain merancang permodelan relokasi, BCG juga disebut berperan dalam pembentukan Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Yayasan ini disebut sebagai bagian dari proyek rekonstruksi Gaza yang diklaim memiliki misi kemanusiaan, namun dianggap sebagai alat legitimasi untuk mengusir warga sipil dari wilayah tersebut.
Masih dari laporan yang sama, BCG dikatakan memberikan dukungan strategis dan logistik dalam tahap awal pembentukan GHF. Keterlibatan ini terjadi pada saat ketegangan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina tengah meningkat, serta saat perhatian dunia terfokus pada isu kemanusiaan di Gaza.
Sumber internal perusahaan menyatakan bahwa keterlibatan tersebut tidak mendapat persetujuan menyeluruh dari seluruh pimpinan BCG. Beberapa pihak di internal bahkan dilaporkan menyampaikan keberatan sejak awal proyek disusun.
Seiring bocornya dokumen ke media, tekanan kepada manajemen BCG meningkat tajam. Dalam waktu singkat, sejumlah klien global mempertanyakan komitmen etika perusahaan dan menuntut klarifikasi atas peran BCG dalam konflik kemanusiaan tersebut.
Organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik keras keterlibatan BCG. Mereka menilai bahwa bantuan teknis semacam ini memberikan legitimasi pada upaya-upaya pengusiran paksa yang melanggar hukum internasional.
Desakan dari internal dan eksternal BCG meningkat
Dari dalam perusahaan sendiri, muncul desakan agar BCG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek yang berkaitan dengan wilayah konflik. Beberapa karyawan bahkan dilaporkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri jika perusahaan tidak mengambil langkah pemulihan reputasi secara terbuka.
Sementara itu, kampanye publik di media sosial menyerukan boikot terhadap BCG dan menuntut akuntabilitas atas segala bentuk keterlibatan dalam proyek relokasi paksa. Kampanye ini tersebar luas dan mendesak perusahaan global lainnya untuk memutus hubungan kerja dengan BCG.
Kepercayaan publik terhadap BCG terguncang, terlebih karena perusahaan tersebut selama ini dikenal luas menangani proyek-proyek strategis di sektor pemerintahan, energi, dan pembangunan internasional. Reputasi yang dibangun selama puluhan tahun kini terancam akibat keterlibatan dalam proyek yang sangat kontroversial ini.
Pakar etika bisnis menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan swasta dalam konflik kemanusiaan dapat menciptakan dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan kredibilitas pasar global. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab sosial dalam setiap operasi bisnis.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan terbuka dari pimpinan tertinggi BCG mengenai masa depan keterlibatan perusahaan dalam proyek-proyek serupa. Namun, langkah pencopotan dua eksekutifnya menunjukkan bahwa perusahaan sedang berupaya untuk meminimalisir kerusakan reputasi lebih lanjut.
Dengan perhatian dunia yang terus mengarah ke situasi di Gaza, publik internasional diperkirakan akan terus menyoroti setiap bentuk keterlibatan korporasi asing dalam krisis kemanusiaan tersebut. BCG menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perusahaan global dapat terseret dalam pusaran konflik politik dan sosial yang kompleks.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Keterlibatan BCG dalam proyek relokasi paksa ini mencerminkan risiko serius bagi perusahaan manapun yang tidak cermat dalam memilih mitra dan klien di wilayah konflik. Ketika batas antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial diabaikan, kepercayaan publik pun bisa lenyap dalam sekejap.
Masyarakat internasional memerlukan upaya serius untuk memastikan bahwa proyek-proyek rekonstruksi benar-benar berlandaskan prinsip kemanusiaan. Jika tidak, proyek tersebut hanya akan menjadi alat pembenaran untuk kebijakan yang melanggar hak asasi manusia.
BCG seharusnya membuka diri terhadap audit independen guna menunjukkan komitmen terhadap etika dan tanggung jawab global. Langkah ini bisa membantu memulihkan kepercayaan dari klien dan masyarakat dunia.
Perusahaan-perusahaan multinasional di bidang konsultan, pembangunan, maupun teknologi harus memastikan bahwa keterlibatan mereka di wilayah konflik tidak memperparah penderitaan masyarakat sipil. Kepatuhan terhadap hukum internasional dan standar etika bisnis mutlak diperlukan.
Kejadian ini hendaknya menjadi peringatan bagi sektor swasta bahwa keterlibatan dalam isu geopolitik bukan hanya soal strategi bisnis, tetapi juga integritas dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.(*)
