RAFAH EKOIN.CO – Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina berada di titik kritis setelah Hamas mengungkapkan dugaan adanya rencana pembersihan etnis terhadap warga Gaza. Kelompok tersebut menolak peta militer baru Israel yang menunjukkan penempatan ulang pasukan, bukan penarikan sepenuhnya dari wilayah Gaza.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Negosiasi yang digelar di Doha sejak Rabu lalu dilaporkan mengalami kemunduran. Menurut The Times of Israel, dua sumber yang dekat dengan perundingan mengonfirmasi bahwa proses mediasi antara Israel dan Hamas hampir menemui jalan buntu. Diplomat Arab yang terlibat menyatakan bahwa tidak ada kemajuan signifikan dalam pembahasan.
Salah satu pemicu kebuntuan adalah desakan Israel agar seluruh warga Gaza dipindahkan ke zona khusus di Rafah. Israel menginginkan terbentuknya “kota kemanusiaan” yang akan menjadi pusat konsentrasi penduduk Gaza. Dalam wilayah tersebut, penduduk akan diperiksa secara menyeluruh dan tidak diizinkan meninggalkannya.
Hamas menganggap peta penarikan yang diajukan oleh Israel hanyalah kamuflase dari reposisi militer. Wilayah yang ingin tetap dikuasai Israel mencakup sepertiga dari Jalur Gaza, termasuk zona penyangga selebar tiga kilometer di sepanjang perbatasan Rafah.
Kebuntuan dalam Peta Penarikan Israel
Menurut laporan Channel 12, Hamas bersedia memperluas zona penyangga dari 700 meter menjadi satu kilometer. Namun, Israel tetap mendesak agar zona tersebut diperlebar hingga dua kilometer. Perbedaan ini menjadi titik tarik ulur utama dalam negosiasi yang berlangsung.
Amerika Serikat dilaporkan telah memberikan tekanan kepada Israel agar melonggarkan beberapa syaratnya terkait pemindahan pasukan dalam gencatan senjata 60 hari yang tengah dibahas. Namun, Hamas menilai hal itu belum cukup untuk menjamin keamanan dan kebebasan warga Gaza.
Pejabat Palestina mengatakan kepada AFP pada Sabtu bahwa peta penarikan yang diajukan Israel merupakan bentuk pemindahan dan penempatan ulang pasukan, bukan penarikan yang sebenarnya. Ini memperparah ketidakpercayaan terhadap niat Israel dalam gencatan senjata ini.
“Perundingan di Doha menghadapi kemunduran dan kesulitan yang rumit karena desakan Israel, pada hari Jumat, untuk menyajikan peta penarikan, yang sebenarnya adalah peta pemindahan dan reposisi tentara Israel, bukan penarikan yang sebenarnya,” ujar pejabat Palestina itu.
Kekhawatiran Hamas atas Zona Isolasi
Hamas menyatakan bahwa proposal Israel berpotensi mengubah Gaza menjadi wilayah tertutup tanpa penyeberangan dan kebebasan bergerak. Mereka menolak tegas peta yang memberikan justifikasi terhadap pendudukan militer baru.
“Delegasi Hamas tidak akan menerima peta Israel … karena pada dasarnya peta tersebut melegitimasi pendudukan kembali sekitar separuh wilayah Jalur Gaza dan mengubah Gaza menjadi zona terisolasi tanpa adanya penyeberangan atau kebebasan bergerak,” ujar salah satu sumber kepada The Times of Israel.
Kelompok pejuang Palestina itu menilai bahwa Israel tengah berusaha menggiring warga Gaza menuju pengungsian permanen di luar negeri. Rencana ini dinilai sebagai bentuk pembersihan etnis yang sistematis, dengan menggunakan dalih zona kemanusiaan.
Ketegangan ini mempersulit pembahasan poin-poin lain dalam perundingan. AS berupaya mendorong Hamas agar bersedia mendiskusikan aspek-aspek lain, namun Hamas bersikeras bahwa penarikan pasukan adalah prioritas utama yang belum diselesaikan.
Keengganan Israel untuk sepenuhnya menarik pasukan dari Gaza memunculkan kecurigaan bahwa mereka memiliki rencana jangka panjang dalam mengontrol wilayah tersebut. Hamas menegaskan bahwa mereka hanya akan menyetujui gencatan senjata jika warga Gaza benar-benar terbebas dari pendudukan militer.
Perdebatan mengenai zona penyangga ini mencerminkan perbedaan pandangan mendasar antara kedua pihak. Israel mengklaim bahwa zona tersebut dibutuhkan untuk alasan keamanan, sementara Hamas melihatnya sebagai bentuk pemisahan dan pembatasan terhadap rakyat Palestina.
Peta yang diajukan juga tidak memberikan jaminan atas kebebasan pergerakan maupun akses keluar masuk dari Gaza. Hal ini membuat delegasi Hamas menolak untuk melanjutkan pembahasan isu-isu lainnya sampai peta tersebut direvisi.
Sementara itu, para mediator regional dilaporkan terus melakukan pendekatan diplomatik agar perundingan tidak benar-benar runtuh. Namun, tanpa adanya konsesi signifikan dari pihak Israel, peluang tercapainya kesepakatan kian mengecil.
Negosiasi ini menjadi salah satu upaya internasional terbesar dalam beberapa bulan terakhir untuk menghentikan kekerasan yang telah menewaskan ribuan warga sipil di Gaza. Namun, keberhasilan proses ini sangat tergantung pada langkah politik dan militer Israel selanjutnya.
Di sisi lain, tekanan terhadap Hamas juga terus meningkat dari komunitas internasional yang berharap adanya kemajuan. Namun, Hamas menyatakan bahwa keselamatan dan hak rakyat Gaza tidak dapat dikompromikan dalam perundingan politik semata.
Tanpa kesepahaman dalam isu penarikan pasukan, gencatan senjata kemungkinan besar akan gagal dicapai dalam waktu dekat. Situasi ini menambah beban kemanusiaan yang sudah sangat berat di wilayah Gaza.
dari kondisi ini menunjukkan bahwa inisiatif gencatan senjata masih menghadapi tantangan besar. Perbedaan kepentingan strategis dan keamanan antara Israel dan Hamas menimbulkan jurang lebar yang sulit dijembatani tanpa intervensi lebih dalam dari pihak ketiga.
untuk semua pihak, terutama mediator internasional, adalah pentingnya memfokuskan pembahasan pada perlindungan hak-hak sipil dan kemanusiaan. Sebuah peta damai harus menyertakan unsur keadilan dan kebebasan bergerak sebagai fondasi utama.
Proses negosiasi juga perlu dilandasi dengan transparansi dan itikad baik dari semua pihak. Ketidakjujuran dalam penyusunan peta atau agenda tersembunyi hanya akan memperburuk konflik yang telah berlangsung lama.
Sebagai tambahan, masyarakat internasional sebaiknya memberikan tekanan seimbang kepada kedua belah pihak untuk membuka jalan damai yang adil dan berkelanjutan. Krisis Gaza adalah tragedi kemanusiaan yang memerlukan respons mendesak dan penuh empati.
Penting pula untuk memperkuat kehadiran lembaga-lembaga kemanusiaan independen yang dapat memantau dan memastikan hak-hak rakyat Palestina tidak terabaikan di tengah dinamika politik dan militer yang kompleks.(*)
