Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu, 17 Juli 2025 di kantor Kementerian PU, Jakarta.
Pertemuan ini digelar untuk mempercepat realisasi pembangunan dapur penyedia pangan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani Maret lalu antara Kementerian PU dan BGN.
Selain mengevaluasi progres yang ada, keduanya juga membahas bentuk dukungan baru yang bisa diberikan untuk mempercepat program prioritas nasional tersebut.
Program SPPG sendiri menjadi komponen penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen Infrastruktur dari Kementerian PU
Menteri PU menegaskan bahwa kementeriannya siap terlibat penuh dalam penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan, termasuk desain teknis dan standarisasi bangunan.
“Pembangunan dapur MBG adalah tanggung jawab bersama. Kementerian PU siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Dody.
Dapur SPPG dirancang agar mampu mendukung penyediaan makanan bergizi di berbagai daerah, termasuk wilayah yang sulit dijangkau.
Fokusnya adalah menciptakan fasilitas yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat sekitar.
Pembangunan ini akan mengutamakan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan pemberdayaan masyarakat.
Arah Program: Wilayah 3T Jadi Prioritas
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa saat ini lembaganya sedang memetakan wilayah prioritas pembangunan dapur MBG.
“Rencananya pengelolaan dapur MBG dilakukan dengan skema swakelola,” ujarnya.
“Dan saat ini kami akan pertajam di lokasi-lokasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” tambahnya menegaskan arah pembangunan.
Fasilitas dapur akan dikelola oleh masyarakat dengan pendampingan pemerintah, agar pemenuhan gizi berjalan mandiri dan berkelanjutan.
Upaya ini juga dinilai bisa memperkuat ketahanan pangan di daerah dan memperkecil ketimpangan distribusi.
Selaras dengan Visi PU 608
Dukungan terhadap MBG juga sejalan dengan visi PU 608, yaitu menurunkan ICOR di bawah 6, menekan kemiskinan menjadi 0 persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pembangunan dapur MBG diyakini mampu membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok bahan pangan, serta memberikan dampak ekonomi lokal secara langsung.
Kementerian PU bersama BGN tengah membentuk tim teknis untuk merumuskan panduan pelaksanaan konstruksi dapur yang sesuai kebutuhan.
“Kolaborasi ini tidak hanya soal bangunan, tapi soal masa depan anak-anak kita,” ujar Dody usai pertemuan. Sinergi antarlembaga menjadi faktor utama agar program MBG benar-benar menyentuh akar permasalahan gizi di lapangan.
Target Pembangunan Dapur Bergizi Nasional
Kementerian PU dan BGN menargetkan pembangunan 2.200 dapur SPPG yang siap digunakan pada tahun 2025. Seluruh dapur ini akan dibangun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat lokal.
Pemerintah juga melibatkan tenaga ahli lokal dalam proses pembangunan sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi setempat. Dapur-dapur ini tidak hanya menjadi pusat penyediaan makanan, tetapi juga menjadi simbol komitmen negara terhadap generasi muda yang sehat dan cerdas.
Pembangunan infrastruktur gizi ini diyakini akan memperkuat pondasi sosial dalam jangka panjang.
Langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional merupakan bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya sebatas jalan dan gedung, melainkan juga menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan dapur bergizi menjadi pintu masuk bagi upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan gizi.
Dengan menyasar wilayah 3T dan melibatkan skema swakelola, program ini menunjukkan pendekatan inklusif dan berkelanjutan. Dapur MBG akan menjadi pusat penguatan gizi sekaligus penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan tenaga kerja serta rantai pasok pangan.
Komitmen membangun 2.200 dapur SPPG hingga 2025 menegaskan arah kebijakan negara dalam membangun dari pinggiran. Kolaborasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang sehat, mandiri, dan sejahtera.(*)
