Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi bersih dan pelayanan publik yang prima dengan mencanangkan Zona Integritas (ZI). Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, 17 Juli 2025.
Penerapan Zona Integritas menjadi bagian dari penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tujuan utama dari langkah ini adalah mempercepat agenda reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pencanangan ZI bukan hanya tanggung jawab Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan. Ia menegaskan seluruh lini Kementerian, termasuk Balai dan Satker, harus berpartisipasi aktif.
“Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat,” ujar Dody.
Menurut Dody, penguatan integritas dan reformasi birokrasi bukan hanya keharusan, tetapi bentuk nyata tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat.
Penegasan dari Inspektorat dan Dirjen
Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Junica Indah turut menekankan pentingnya ZI sebagai langkah strategis. Ia menyatakan bahwa ZI merupakan upaya membangun organisasi yang berkinerja tinggi dan melayani publik.
“Zona Integritas adalah kesempatan bagi unit organisasi yang baru seperti Prasarana Strategis, untuk bisa berproses lebih baik ke depannya,” terang Maulidya dalam sambutannya.
Maulidya juga menyampaikan bahwa keterlibatan publik dalam proses pengawasan harus diperluas agar tercipta lingkungan kerja yang akuntabel dan bersih dari praktik menyimpang.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto turut menegaskan bahwa ZI bukanlah simbol seremonial semata. Ia menilai komitmen ini harus menjadi pijakan nyata dalam perubahan budaya kerja.
“Ini adalah komitmen moral dan institusional untuk melakukan perubahan nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ucap Bisma.
Pesan Khusus kepada Pemangku Jabatan
Lebih jauh, Bisma menyebutkan bahwa tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang bebas dari korupsi sangat kompleks. Namun, dengan sistem yang transparan dan kolaborasi seluruh elemen, cita-cita itu bisa dicapai.
Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada para pejabat pelaksana di lapangan. Menurutnya, mereka memegang peran penting sebagai panutan dalam implementasi kebijakan birokrasi bersih.
“Saya berpesan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Satuan Kerja (Kasatker) bahwa anda adalah ujung tombak birokrasi. Anda adalah role model, teladan di lapangan bagi masyarakat,” tegas Bisma.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan penerapan ZI harus menjadi komitmen jangka panjang. “Jangan pernah merasa aman dan cukup, sebab Zona Integritas adalah perjuangan yang tidak pernah selesai,” tutup Bisma.
Kementerian Pekerjaan Umum kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi birokrasi melalui pencanangan Zona Integritas. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah menciptakan sistem kerja yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap publik.
Pernyataan para pejabat seperti Menteri PU Dody Hanggodo, Irjen Maulidya Junica Indah, dan Dirjen Bisma Staniarto memperlihatkan adanya tekad kolektif membangun budaya kerja yang antikorupsi. Zona Integritas menjadi titik tolak untuk perubahan menyeluruh di lingkungan Kementerian PU.
Dengan pelibatan seluruh unit kerja, mulai pusat hingga daerah, serta dukungan partisipasi publik, penerapan ZI diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan benar-benar melayani masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.(*)
