Jakarta, EKOIN.CO – Vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, dalam kasus korupsi impor gula, memicu sorotan tajam publik dan elit politik. Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Jumat malam, 18 Juli 2025, menetapkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta untuk Tom, dengan subsider 6 bulan kurungan bila tidak dibayar.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika. Hakim menyatakan bahwa Tom terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses kebijakan impor gula saat menjabat sebagai menteri.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujar Dennie dalam amar putusan di ruang sidang Tipikor, seperti dilansir dari fajar.co.id.
Respons Kritis dari Elit Politik
Di tengah kontroversi ini, politisi Partai Demokrat, Andi Arief, menyampaikan reaksi keras terhadap putusan tersebut. Melalui akun X @Andiarief_, ia menyoroti aspek ideologis dalam keputusan hakim.
“Tom Lembong dihukum karena mengedepankan ekonomi kapitalis, demikian bunyi putusan pengadilan hari ini,” tulis Andi, Jumat malam.
Ia juga menyebut bahwa keputusan hakim terlalu kental dengan ideologi tertentu. “Putusan sangat ideologis, pasti hakimnya marxis,” tegasnya. Marxisme, sebagaimana dipahami secara umum, adalah teori yang mengkritisi kapitalisme, menyoroti eksploitasi tenaga kerja, dan menekankan pentingnya revolusi sosial.
Pernyataan tersebut mengundang perdebatan di ruang publik, terutama menyangkut independensi pengadilan dan dugaan masuknya pandangan ideologis dalam proses hukum.
Dukungan dari Masyarakat dan Tokoh Digital
Di sisi lain, publik menunjukkan respons berbeda. Sejumlah massa hadir langsung di sekitar gedung pengadilan, menyuarakan dukungan moral bagi Tom. Dalam video yang diunggah oleh pegiat media sosial, Jhon Sitorus, tampak ratusan orang meneriakkan seruan pembebasan untuk Tom.
“Free, free, Tom Lembong. Free, free, Tom Lembong!,” terdengar dari suara massa yang terekam dalam video tersebut.
Jhon pun menuliskan narasi menyentuh melalui akun X miliknya. “Kalau benar Tom Lembong korupsi, mengapa sebanyak itu yang mendukung persidangannya? Rekayasa hukum boleh bertindak sesukanya, tetapi hati nurani masyarakat selalu berkata jujur jika Tom Lembong memang layak diperjuangkan karena bersih dan tidak menerima uang sepeserpun,” tulisnya.
Saat keluar dari ruang sidang, Tom dikawal ketat aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Ia sempat berhenti sejenak menyapa para simpatisannya.
Momen tersebut memperkuat kesan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum biasa, melainkan melibatkan aspek persepsi publik yang lebih luas.
Sebelumnya, dalam proses persidangan, jaksa mendalilkan bahwa kebijakan impor gula yang diambil Tom saat menjabat tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian negara.
Majelis hakim juga menyatakan bahwa tindakan Tom bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pihak pembela telah menyampaikan bantahan terhadap seluruh dakwaan jaksa selama persidangan.
Putusan ini menjadi akhir dari proses hukum panjang yang sempat mencuri perhatian media dan masyarakat sejak kasus ini pertama kali mencuat pada 2024 lalu.
Perdebatan terus mengalir di media sosial hingga ke ruang-ruang diskusi publik mengenai apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, atau justru sebaliknya.
Tokoh-tokoh politik, pengamat hukum, dan masyarakat sipil kini menanti apakah Tom Lembong akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan tersebut.
Pakar hukum tata negara menyebut bahwa jika benar terdapat nuansa ideologis dalam pertimbangan hakim, maka ini bisa menjadi preseden yang berbahaya bagi independensi pengadilan.
Dalam pandangan akademisi, prinsip netralitas hukum tidak boleh diganggu oleh afiliasi ideologi, baik dari sisi jaksa maupun hakim. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada peraturan tertulis, bukan pada tafsir ideologis.
Di tengah situasi yang berkembang ini, belum ada pernyataan resmi dari Tom Lembong maupun tim kuasa hukumnya mengenai langkah selanjutnya setelah vonis.
Namun demikian, gelombang simpati yang terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa putusan ini masih akan menjadi sorotan dalam waktu yang cukup lama.
Kasus Tom Lembong kini bukan hanya menjadi perbincangan di ruang hukum, tetapi juga menyentuh ranah politik, sosial, dan ideologi dalam satu waktu yang bersamaan.
dari perkara ini belum bisa dinyatakan tuntas. Masih terbuka peluang dinamika hukum di tingkat banding, tergantung langkah lanjutan yang akan diambil oleh pihak terdakwa.
Vonis terhadap Tom Lembong telah mengungkapkan betapa kompleksnya tarik-menarik antara hukum, kebijakan ekonomi, dan persepsi publik di Indonesia. Di satu sisi, aparat penegak hukum berupaya menunjukkan integritasnya. Namun di sisi lain, publik juga memiliki penilaian tersendiri.
Simpati yang ditunjukkan masyarakat bisa menjadi refleksi bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum sedang mengalami ujian. Mereka berharap keadilan tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga dengan mempertimbangkan integritas personal.
Ke depan, pengadilan harus mampu membangun transparansi dan menjauhkan proses hukum dari unsur ideologi tertentu agar keadilan tetap berada di jalur yang objektif.
Penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum yang sedang berlangsung dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran dalam penegakan hukum di Indonesia.
Jika upaya banding diajukan, proses di pengadilan tingkat selanjutnya diharapkan dapat memberikan keputusan yang lebih komprehensif dan mencerminkan keadilan substantif. (*)
