Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya data geospasial sebagai dasar dalam proses pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2025 pada Selasa, 16 Juli 2025, di Gedung Bappenas, Jakarta.
Dalam Rakornas yang dihadiri pula oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai itu, Menko AHY menyampaikan bahwa tata ruang yang solid harus ditopang oleh data geospasial yang akurat dan terkini.
“Kami tentunya menyambut baik semangat dari teman-teman BIG sebagai penyedia informasi geospasial yang kita harapkan benar-benar bisa menjadi referensi dalam pembangunan nasional ke depan,” ujarnya di hadapan peserta Rakornas.
Menko AHY menekankan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan perencanaan tata ruang yang menyeluruh. Ia menyebut sejumlah aspek penting seperti pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan pertumbuhan industri.
“Banyak sekali kepentingan dihadapkan dengan penduduk kita yang juga terus bertambah, lahan yang terus menyempit, padahal kita ingin mencapai swasembada pangan,” ungkapnya lebih lanjut.
Pentingnya Tata Ruang dan Sinergi Lintas Sektor
Menurut Menko AHY, konflik kepentingan dalam penggunaan lahan hanya bisa dicegah bila tata ruang dijadikan panglima dalam pembangunan. Ia menyebut bahwa awal dari semuanya adalah pemetaan berbasis geospasial.
“Artinya, sawah-sawah kita harus tetap terjaga. Hutan-hutan kita juga harus tetap dilindungi karena kita ingin menjaga keseimbangan alam, mencegah dampak krisis lingkungan,” katanya menambahkan.
Dalam sambutannya, Menko AHY juga menyoroti perlunya sinergi lintas sektor agar pembangunan nasional tidak tumpang tindih. Ia menyebut peran strategis Bappenas sebagai pemimpin perencanaan jangka pendek hingga jangka panjang.
“Kami ingin terus membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik,” ucapnya. Ia menilai kerja sama antarlembaga harus berjalan simultan agar data geospasial bisa dimanfaatkan maksimal.
Salah satu program strategis yang sedang berlangsung adalah pemetaan skala besar 1:5.000. Menurut Menko AHY, wilayah Sulawesi menjadi kawasan pertama yang telah berhasil dipetakan secara menyeluruh.
Target BIG Rampungkan Pemetaan Nasional
“Nanti bisa ditambahkan oleh Kepala BIG. Yang jelas, Sulawesi sudah lengkap. Yang lain juga sudah dijalankan, tapi secara geografis memang Sulawesi yang sudah lengkap terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemetaan ini bukan pekerjaan mudah, mengingat cakupan wilayah Indonesia yang luas serta kebutuhan teknologi dan anggaran yang signifikan.
Sementara itu, Kepala BIG Aris Marfai menuturkan bahwa pihaknya menargetkan seluruh wilayah Indonesia akan selesai dipetakan dengan skala 1:5.000 dalam tiga tahun ke depan.
“Dalam tiga tahun ke depan, kita akan kejar untuk sisa kekurangan selain dari Sulawesi,” ujarnya. Ia menambahkan, target ini akan ditempuh dengan dukungan dari Kementerian Infrastruktur dan Bappenas.
Rakornas IG 2025 menjadi panggung konsolidasi antarlembaga dalam mempercepat pembangunan berbasis spasial. Peta akurat diyakini dapat menjadi solusi pengendalian konflik penggunaan lahan di masa mendatang.
Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2025 memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam memanfaatkan data geospasial untuk menyokong pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran. Keberadaan peta skala besar menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antar sektor.
Menko AHY menekankan bahwa pembangunan masa depan harus berpijak pada data dan tata ruang yang akurat, dengan BIG sebagai lembaga teknis yang menyediakan informasi tersebut. Hal ini menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Dengan target penyelesaian pemetaan nasional dalam tiga tahun, Indonesia diharapkan mampu mempercepat agenda pembangunan berkelanjutan yang adil dan berbasis bukti. Kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci utama keberhasilan agenda ini.(*)
