Jakarta EKOIN.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto problematik dari segi etika lingkungan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah siniar yang diunggah kanal YouTube Tempodotco, Kamis (24/7/2025).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam penjelasannya, Rocky menyoroti bahwa pencapaian target ekonomi tersebut membutuhkan pembangunan industri dalam skala besar, yang secara otomatis berdampak terhadap lingkungan. Ia menyebut bahwa pembangunan pabrik menghasilkan emisi dan limbah yang bisa merusak ekosistem.
“Sangat problematik,” ujar Rocky Gerung saat mengomentari target pertumbuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pencapaian angka 8 persen berarti memperluas aktivitas industri seperti pabrik energi dan infrastruktur besar lain yang menghasilkan polusi.
Menurut Rocky, pembangunan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi semata tidak mempertimbangkan aspek keadilan ekologis. Ia menambahkan, dampak lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pembangunan nasional.
Tata Kelola Ekologis Harus Sosialis
Rocky juga mengkritik pendekatan tata kelola ekologis yang mungkin akan diterapkan Prabowo. Ia menilai, jika Prabowo ingin menerapkan prinsip sosialisme dalam pemerintahan, maka harus ada konsistensi dalam penerapan ideologi itu terhadap lingkungan.
“Kalau dia mau jadi sosialis kan, dia ingin jadi sosialis kan. Nah ide sosialis itu juga harus ekologi sosialis,” katanya. Rocky menegaskan bahwa tidak hanya sektor ekonomi dan politik, tetapi pengelolaan sumber daya alam juga harus berdasarkan prinsip keadilan sosial.
Ia menyebut bahwa distribusi sumber daya harus mempertimbangkan asas keadilan, agar tidak menimbulkan disparitas antar kelompok masyarakat. Baginya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi dalih untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan.
“Kita ingin sumber daya itu, dihasilkan atas dasar permintaan keadilan. Jadi disparitas tidak boleh terjadi,” jelasnya. Rocky menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan.
Eksploitasi Alam Berakar dari Ketimpangan Sosial
Lebih lanjut, Rocky menjelaskan bahwa eksploitasi alam sejatinya berakar dari relasi kuasa antara manusia. Menurutnya, ketika manusia mengeksploitasi sesamanya, maka alam menjadi korban dari proses dominasi tersebut.
“Kalau kita mengeksploitasi alam itu, artinya alam itu dieksploitasi oleh manusia karena ada manusia lain dieksploitasi manusia lain kan,” terang Rocky dalam siniar tersebut. Ia menyatakan bahwa struktur ketimpangan sosial menyebabkan kerusakan lingkungan.
Rocky menyebut alam sebagai “proletarnya proletariat”, menggambarkan posisi alam yang semakin terpinggirkan dalam sistem pembangunan yang tidak adil. Hal ini, menurutnya, menjadi cerminan dari model pembangunan kapitalistik yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan.
Pernyataan Rocky mendapat perhatian publik, mengingat isu lingkungan menjadi semakin relevan dalam diskursus pembangunan nasional. Pemerintahan Prabowo pun dinilai perlu mempertimbangkan kembali strategi pencapaian target ekonomi agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem jangka panjang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana ataupun juru bicara Presiden Prabowo terkait kritik yang dilontarkan Rocky Gerung tersebut. Diskusi soal pembangunan dan etika lingkungan diperkirakan akan terus berkembang dalam waktu dekat.
Sebagian pengamat menilai, kritik semacam ini penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Selain itu, publik juga menuntut agar pertumbuhan ekonomi tidak semata mengejar angka, melainkan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Banyak kalangan menunggu langkah konkret pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Keseimbangan ini dinilai penting agar pembangunan tidak merugikan generasi mendatang.
dari kritik Rocky adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pertimbangan etika lingkungan berisiko memperdalam ketimpangan dan merusak alam. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting.
Pemerintah diharapkan menyusun strategi pembangunan yang memperhatikan prinsip keadilan lingkungan dan keseimbangan sumber daya alam. Selain itu, dialog publik mengenai kebijakan ekonomi dan lingkungan juga perlu terus digalakkan.
Sebagai pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan ekonomi. Hal ini akan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program pembangunan nasional.
Langkah strategis lainnya adalah memperkuat regulasi lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan alam. Pemerintah juga didorong untuk berinvestasi pada energi bersih dan teknologi ramah lingkungan sebagai solusi jangka panjang.
Terakhir, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil dalam menjaga ekosistem nasional di tengah tekanan pembangunan. Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan. (*)
