Jakarta EKOIN.CO – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tetap berjalan meskipun utang negara mengalami peningkatan signifikan hingga pertengahan tahun ini. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menegaskan komitmen pemerintah dan parlemen dalam menyelesaikan proyek strategis nasional tersebut sesuai amanat undang-undang yang berlaku.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dijelaskan Said, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN setiap tahun selalu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski nominalnya dapat berubah sesuai kebutuhan. Menurutnya, pembangunan IKN merupakan prioritas nasional dan pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghentikan atau menunda proyek itu meskipun tekanan fiskal meningkat.
“Setiap tahun kami anggarkan pembangunan IKN. Memang besarannya fluktuatif, sesuai kebutuhan dan prioritas. Tapi anggaran untuk Otorita IKN pasti selalu tersedia,” ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).
Said juga menambahkan bahwa pemerintah telah merencanakan peningkatan anggaran IKN untuk tahun 2026. Ia menilai kekuatan fiskal negara tahun depan cukup memadai untuk mendukung proyek tersebut. “Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insyaallah anggaran Otorita IKN akan mengalami peningkatan,” tegasnya.
Utang Pemerintah Capai Rp7.080 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Juni 2025, total utang pemerintah mencapai Rp7.080 triliun. Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dan menjadi perhatian publik terkait beban fiskal yang harus ditanggung negara.
Namun demikian, pemerintah meyakini bahwa kondisi ini masih dalam batas aman dan terkendali. Peningkatan utang disebut sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan, termasuk untuk proyek-proyek prioritas nasional seperti IKN.
Said menjelaskan, proyek IKN dirancang sebagai simbol transformasi menuju negara maju. Oleh karena itu, keberlanjutannya dianggap penting untuk menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Pemerintah juga memastikan bahwa proyek IKN memiliki payung hukum yang kuat, sehingga tidak akan terganggu oleh dinamika ekonomi jangka pendek, termasuk fluktuasi utang negara.
Proyek IKN Jadi Simbol Transformasi Nasional
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa keberadaan IKN sebagai ibu kota baru akan menjadi representasi pergeseran pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Pembangunan IKN tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, melainkan juga penataan sistem pemerintahan yang lebih modern dan efisien. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja birokrasi dan mendukung pertumbuhan investasi.
Otorita IKN sebagai badan pengelola pembangunan akan terus menerima dukungan dana dari APBN. Menurut Said, hal ini akan menciptakan kepastian dalam pelaksanaan proyek, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
Pemerintah berharap proyek IKN dapat menciptakan efek ganda terhadap perekonomian nasional, termasuk membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan industri konstruksi, dan meningkatkan investasi asing.
Komitmen politik dari DPR juga disebut sangat penting dalam menjaga keberlanjutan proyek ini. Said memastikan seluruh fraksi di DPR telah memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembangunan IKN sebagai bagian dari agenda strategis negara.
Seiring dengan itu, pemerintah juga terus mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai jadwal dan anggaran yang telah disepakati. Transparansi dan akuntabilitas diutamakan untuk menghindari penyalahgunaan dana negara.
Said menyatakan, dengan kondisi fiskal yang diperkirakan membaik pada 2026, proyek IKN akan tetap menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah tahun depan.
Ia juga menegaskan bahwa proyek IKN tidak akan mengorbankan program-program pembangunan lain, sebab alokasi anggarannya dirancang secara seimbang dan selektif.
Sebagai tambahan, pemerintah terus mencari alternatif pembiayaan non-APBN untuk mendukung pembangunan IKN, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan investasi swasta.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban fiskal negara secara langsung, sekaligus mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis.
Dengan demikian, meskipun utang negara meningkat, pemerintah tetap berkomitmen menuntaskan proyek IKN sesuai jadwal dan tidak mengganggu stabilitas keuangan negara.
Pemerintah juga akan terus memantau dinamika ekonomi global agar dapat mengelola utang secara bijak dan mempertahankan kelangsungan pembangunan.
Secara keseluruhan, kelanjutan pembangunan IKN tetap dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia menuju negara maju dan sejahtera.
Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi belanja, termasuk dalam proyek IKN.
kelanjutan proyek IKN menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah dan DPR dalam mendukung pembangunan nasional, meski dihadapkan pada beban utang yang meningkat. Strategi pembiayaan yang beragam diupayakan agar proyek ini tetap berlanjut tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Proyek IKN diharapkan memberi dampak positif jangka panjang bagi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, keberlanjutan IKN tetap menjadi prioritas strategis pemerintah Indonesia. Dukungan politik dan kebijakan fiskal yang stabil akan menjadi faktor penting dalam suksesnya proyek ini.
pemerintah sebaiknya terus meningkatkan efisiensi anggaran dan memprioritaskan proyek yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Partisipasi swasta dalam pendanaan proyek IKN juga perlu diperluas guna mengurangi ketergantungan pada APBN. Pengawasan ketat terhadap penggunaan dana IKN penting dilakukan agar proyek berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat IKN perlu ditingkatkan agar dukungan publik tetap terjaga. Akhirnya, perencanaan jangka panjang yang matang dan adaptif harus diterapkan untuk memastikan pembangunan IKN selaras dengan kondisi ekonomi nasional dan global. (*)
